Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, kesenjangan akses vaksin Covid-19 antarnegara di dunia hingga kini masih terjadi.

Isu ini menjadi persoalan serius yang tengah disoroti berbagai pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk juga Indonesia.

"Kesenjangan akses ini yang menjadi perhatian dunia saat ini. Presiden RI di depan Sidang Majelis Umum PBB juga mengangkat keprihatinan ini," kata Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (24/9/2021).

Retno mengatakan, dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkap bahwa sejumlah negara memiliki surplus vaksin, sedangkan sebagian negara lainnya tak memiliki persediaan vaksin.

Baca juga: Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Sangat Lebar

Kondisi itu diibaratkan seperti lulus tes dalam ujian sains, tetapi mendapat nilai F dalam hal etika.

"Ini pernyataan tajam yang disampaikan Sekjen PBB untuk mengungkapkan kegelisahannya terkait kesenjangan akses terhadap vaksin,” ujar Retno.

Dalam forum PBB tersebut pidato Presiden Joko Widodo juga mengangkat keprihatinan serupa. Jokowi mengatakan bahwa pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika dunia mengatasi pandemi bersama-sama, termasuk mempersempit ketimpangan akses vaksin.

Pesan yang sama disampaikan Jokowi dalam KTT Global Summit to End Covid-19 Pandemic pada 22 September 2021.

Dalam KTT itu Jokowi menyampaikan, ketimpangan vaksin antarnegara harus segera diatasi melalui Covax Facility dan kerja sama dose sharing. Akses yang merata terhadap vaksin juga harus terus ditingkatkan.

Baca juga: Indonesia Berharap China Lebih Berperan Atasi Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19

"Presiden juga mengatakan politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri," ujar Retno.

"Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama," tuturnya.

Retno menambahkan, KTT yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu bertujuan untuk menggalang dukungan dan melakukan rencana aksi nyata guna menambah ketersediaan vaksin sebanyak 7 miliar dosis pada akhir 2021 dan 7 miliar dosis berikutnya pada pertengahan 2022.

"Kerja sama adalah kunci, mesin diplomasi kita terus bekerja, menjalin kerja sama dalam berbagai bentuk agar kebutuhan vaksin kita tercukupi," kata Retno.