Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2021, 14:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, kesenjangan akses vaksin Covid-19 antarnegara di dunia hingga kini masih terjadi.

Isu ini menjadi persoalan serius yang tengah disoroti berbagai pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk juga Indonesia.

"Kesenjangan akses ini yang menjadi perhatian dunia saat ini. Presiden RI di depan Sidang Majelis Umum PBB juga mengangkat keprihatinan ini," kata Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (24/9/2021).

Retno mengatakan, dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkap bahwa sejumlah negara memiliki surplus vaksin, sedangkan sebagian negara lainnya tak memiliki persediaan vaksin.

Baca juga: Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Sangat Lebar

Kondisi itu diibaratkan seperti lulus tes dalam ujian sains, tetapi mendapat nilai F dalam hal etika.

"Ini pernyataan tajam yang disampaikan Sekjen PBB untuk mengungkapkan kegelisahannya terkait kesenjangan akses terhadap vaksin,” ujar Retno.

Dalam forum PBB tersebut pidato Presiden Joko Widodo juga mengangkat keprihatinan serupa. Jokowi mengatakan bahwa pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika dunia mengatasi pandemi bersama-sama, termasuk mempersempit ketimpangan akses vaksin.

Pesan yang sama disampaikan Jokowi dalam KTT Global Summit to End Covid-19 Pandemic pada 22 September 2021.

Dalam KTT itu Jokowi menyampaikan, ketimpangan vaksin antarnegara harus segera diatasi melalui Covax Facility dan kerja sama dose sharing. Akses yang merata terhadap vaksin juga harus terus ditingkatkan.

Baca juga: Indonesia Berharap China Lebih Berperan Atasi Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19

"Presiden juga mengatakan politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri," ujar Retno.

"Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama," tuturnya.

Retno menambahkan, KTT yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu bertujuan untuk menggalang dukungan dan melakukan rencana aksi nyata guna menambah ketersediaan vaksin sebanyak 7 miliar dosis pada akhir 2021 dan 7 miliar dosis berikutnya pada pertengahan 2022.

"Kerja sama adalah kunci, mesin diplomasi kita terus bekerja, menjalin kerja sama dalam berbagai bentuk agar kebutuhan vaksin kita tercukupi," kata Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com