Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Kompas.com - 24/09/2021, 19:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta membuat kartu tanda penduduk (KTP) menjadi alternatif aplikasi PeduliLindungi yang dijadikan syarat beraktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19.

Ketua Redaxi yang juga Anggota MAG Internet Governence Forum, Astari Yanuarti menilai, alternatif tersebut akan memberikan rasa keadilan ke masyarakat yang sudah melakukan kewajibannya untuk vaksinasi namun tidak mempunyai ponsel pintar.

"Kita scan saja KTP kita, keluar tuh statusnya kita sudah vaksin berapa kali," kata Astari dalam diskusi virtual bertajuk “Aplikasi PeduliLindungi: Apa yang Harus Diperbaiki?”, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Maka itu, Astari menilai sistem tata kelola dari aplikasi tersebut juga perlu diperbaiki, sehingga masyarakat tidak wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi.

Ia mengusulkan agar tempat fasilitas tempat umum menyediakan alat untuk mendeteksi syarat atau sertifikat vaksin Covid-19 melalui KTP.

Apalagi, menurut dia, permasalahan di masyarakat saat ini muncul saat aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat perjalanan dan aktivitas masyarakat di tempat umum.

"Sisinya jadi dibalik, jadi bukan warga Indonesia atau orang-orang yang punya ponsel pintar yang wajib mengunduh PeduliLindungi," ucap dia.

Baca juga: DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Selain itu, Astari mengatakan, pemilik ponsel pintar di Indonesia itu kan baru sekitar 52 persen sehingga masih ada 110 juta masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar.

Lebih lanjut, tidak semua pemilik ponsel pintar dapat mengunduh apikasi PeduliLindungi di ponsel pintar mereka.

Menurut Astari, ada masyarakat yang terkendala mengundur PeduliLindungi karena kapasitas memori handphone yang tidak memadai.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Adapula kendala sinyal dalam mengakses aplikasi PeduliLindungi karena, tidak semua tempat di Indonesia sudah mempunyai sinyal yang memadai untuk membuka aplikasi itu.

Kemudian, ada kendala pemilik handphone belum tentu mempunyai pulsa untuk mengoperasikan aplikasi PeduliLindungi.

"Artinya meskipun ada 52 persen yang punya ponsel pintar tapi kan kalau mau dipilah lagi tuh makin sedikit yang punya kemampuan untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi," kata dia.

Baca juga: Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com