Kompas.com - 21/09/2021, 09:14 WIB
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Dokumen DPP PDI-PSekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, kader PDI-P yang ikut-ikutan dalam deklarasi pencalonan presiden sebelum penetapan calon oleh partai akan diberikan sanksi.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," kata Hasto dalam siaran pers, Selasa (21/9/2021).

Hasto menuturkan, semua relawan pemenangan calon presiden baru akan dibentuk setelah penetapan secara resmi pasangan calon yang diusung PDI-P.

Ia mengingatkan, sampai saat ini tahapan Pemilu 2024 mendatang pun masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan capres dan cawapres, semuanya agar bersabar," ujar Hasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Hasto, fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia.

Ia juga menegaskan, penetapan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai, sebagaimana hasil Kongres V PDI-P.

"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," kata Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.