Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Masalah Data, Menteri Suharso Ungkap Ada Pejabat Bappenas Dapat Bansos

Kompas.com - 16/09/2021, 14:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, masalah terkait data kependudukan merupakan pekerjaan rumah yang harus selalu dibenahi.

Suharso menceritakan, salah seorang pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah. 

“Saya bisa sampaikan eselon I kami di bapenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 11.546 Usulan Bansos Warga Ditolak, Ini Alasan Pemkot Surabaya

Suharso mengaku heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako. Menurutnya, hal ini diakibatkan persoalan data yang tidak diperbarui.

“Ya mungkin karena datanya tidak diperbaharui,” ujar dia.

Suharso pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan mengecek akurasi data yang ada.

“Karena itu Kemensos saya kira nanti disampaikan akan dilakukan cek sedemikian rupa terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.

Selain itu, Suharso menyampaikan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pemerintah hanya memberikan 4 program bantuan sosial, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun setelah pandemi merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan lain guna membantu masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

Bantuan tambahan tersebut diantaranya bantuan penerima bantuan upah minimum, subsidi upah, kartu prakerja, sembako PPKM, tambahan bantuan beras, diskon untuk listrik, bantuan kuota data internet, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, serta bantuan sosial tunai (BST).

Ia menilai, dengan sistem pendataan yang masih belum baik, ada potensi bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

“Ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data sekali lagi, data itu tidak tersedia dengan baik, ada bahkan yang mendapatkan 3, 4, program sekaligus,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com