Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma: Ada Daerah yang Tak Perbarui Data Penerima Bansos dalam 10 Tahun

Kompas.com - 07/09/2021, 20:45 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap empat strategi untuk mengatasi masalah bantuan sosial (bansos), terutama bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Strategi pertama, kata Risma, memperbaiki sistem walaupun tidak semua masyarakat melek terhadap sistem tersebut.

"Perbaikan sistem itu berat tetapi harus dilaklukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK)," kata Risma dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: 4 Strategi Kemensos Atasi Persoalan Bansos

Risma mengatakan, perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda).

Namun, sampai saat ini masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli terhadap perbaruan data sehingga berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

Bahkan, menurut dia, ada pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun, sehingga tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat," ujar dia.

Strategi kedua adalah memampang data penerima bantuan di setiap kelurahan sebagai bentuk transparansi.

Baca juga: Mensos Risma Promosikan Madu Produksi Karang Taruna Aceh

Strategi ketiga, kata Risma, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti Karang Taruna.

"Agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia," ujar dia.

"Kita hidupkan kembali dan alhamdulillah saya bangga kepada Karang Taruna DKI mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara," ucap dia.

Strategi keempat, melalui upaya pemberdayaan sosial lain yang terus dilakukan Kemensos terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

"Sebagai contoh di wilayah Asmat Papua, kami ajari mereka 'Tangan di atas' dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakan hasil," tutur dia. 

Bagi penyandang disabilitas, kata Risma, awalnya mereka meminta bantuan, tetapi justru diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Bantuan tersebut berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga, dan tongkat penuntun adaptif.

Baca juga: Waspada Hoaks, Ini Cara Cek Penerima Bansos dari Kemensos

Risma juga menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan institusi atau lembaga, seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri untuk mengawasi penyaluran bansos.

Harapannya, tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan dana untuk masyarakat tersebut.

"Bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com