Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu melakukan inisiatif untuk mendekatkan layanan kepada para penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Salah satu alasannya adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi masalah geografis.

Secara umum, kawasan di Kalsel memiliki dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Bahkan, beberapa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan, penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," saat Risma memimpin pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021).

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma pun mengarahankan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal keluarga penerima manfaat (KPM) agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke KPM. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata dia melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Rabu.

Dalam jangka panjang, Risma berencana menyiapkan peraturan khusus. Peraturan ini nantinya bisa menjadi payung hukum Bank Himbara menyalurkan bansos.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel, seperti daerah-daerah lainnya yang dikunjunginya.

Dia juga mendengarkan persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.

Risma pun meminta pihak bank, pemerintah daerah (pemda), dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan itu, para pejabat Eselon l, staf khusus menteri, perwakilan Pemda Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para pendamping PKH, dan BPNT.