Masih Ada Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma: Rumah Penerima Lebih Besar dari Rumdin Saya

Kompas.com - 09/09/2021, 08:11 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Kamis (2/9/2021). DOK. Humas Kementerian SosialMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Kamis (2/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku masih mendapat banyak laporan mengenai bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran.

Ia juga banyak mendapat aduan soal penyaluran bansos yang terkendala, atau bahkan tidak tersalurkan ke penerima.

“Saya mendapat laporan tentang bansos yang masih belum tepat sasaran. Ada di Bolaang Mongondow tempo hari di mana kepala desa memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan," kata Risma melalui keterangan tertulis yang dilansir dari lama resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (9/9/2021).

"Saya juga juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas (rumdin) saya,” tuturnya.

Baca juga: Risma: Ada Daerah yang Tak Perbarui Data Penerima Bansos dalam 10 Tahun

Merespons hal tersebut, kata Risma, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat. Proses verifikasi dan validasi data penerima bansos harus dilakukan secara berjenjang dari musyawarah desa/kelurahan, hingga data naik ke kecamatan serta kabupaten/kota.

Risma memastikan Kemensos melalukan pembaruan data kemiskinan sebulan sekali. Pembaruan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Pengesahan Data Kemiskinan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, ia meminta upaya itu diimbangi oleh kecepatan pemda dalam memperbarui data kemiskinan di wilayah masing-masing.

Menurut Risma, pembaruan data kemiskinan menjadi tugas pemda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Baca juga: Mensos Risma Marah Minta Bank Buka Blokir Kartu Bansos PKH di Riau: Dosa kalau Tidak Menyalurkan, Ini Hak Orang Miskin

Merujuk Pasal 8, 9, dan 10, disebutkan bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada Pasal 8 misalnya, dikatakan bahwa verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

Nasional
Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.