Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Positif Covid-19 Masih Bepergian, Pemerintah Diingatkan Potensi Ledakan Kasus

Kompas.com - 14/09/2021, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah tidak abai dengan pengawasan para pasien positif Covid-19, meski kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia.

Pasalnya, ia menyoroti adanya data bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19. Hal itu dideteksi oleh aplikasi PeduliLindungi.

"Karenanya, saya minta pengetatan di setiap ruang-ruang publik. Pemerintah harus terus memastikan proses 5M dan 3T. Jika kemudian semua ini diabaikan, maka tidak mustahil kasus akan segera meledak," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Nurhadi mengaku khawatir atas kondisi yang diungkap oleh aplikasi PeduliLindungi.

Ia heran, ada pasien positif Covid-19 masih berkeliaran. Seharusnya, menurut dia, meski kondisi penularan tengah melandai, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

"Pemerintah harus benar-benar menjaga kondisi ini," ucapnya.

Baca juga: Verifikasi Vaksin di Luar Negeri ke PeduliLindungi Aman? Kemenkes: Data Akan Dihapus

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis, cepat, tetapi humanis menyikapi temuan tersebut.

Dalam hal ini, Nurhadi meminta tim Satgas Covid-19 bergerak cepat mengkarantina para pasien positif Covid-19 yang terdeteksi masih beraktivitas.

"Ini berbahaya sekali, pada saat adanya tren penurunan. Tidak hanya orang-orang yang positif, tetapi lakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak erat," tegasnya.

Tak hanya pemerintah, Nurhadi juga mengimbau agar masyarakat sadar diri bahwa hingga kini masih berada pada situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus sadar untuk melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa pelonggaran yang diberikan pemerintah di beberapa daerah dengan PPKM Level 3.

Salah satu kebijakan yang disorotinya adalah pembukaan bioskop dan tempat hiburan.

Baca juga: Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

Menurut Nurhadi, kebijakan itu perlu dikaji lebih dalam oleh para ahli dan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan pengawasan protokol kesehatan.

"Prokes ketat dan konsistensi pengawasan harus tidak boleh kendor. Jangan sampai bioskop-bioskop malah menjadi klaster-klaster baru. Karenanya pembukaan bioskop harus diikuti syarat-syarat protokol ketat. Tidak boleh tidak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com