Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Pandemi Covid-19 Menggerus Banyak Pelayanan Kesehatan Dasar

Kompas.com - 14/09/2021, 14:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 telah menggerus banyak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Sementara, masalah atau krisis di sektor kesehatan sudah banyak terjadi sebelum pandemi Covid-19.

"Krisis kesehatan jangan hanya dipahami dengan Covid, karena sebetulnya dalam sektor kesehatan, Covid telah menyodok banyak pelayanan dasar yang diberikan pemerintah terkait kesehatan masyarakat," kata Muhadjir, dalam webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Menko PMK: Mohon Dimaklumi jika Keputusan Pemerintah Berubah-ubah

Muhadjir mencontohkan, sebelum banyaknya tes deteksi Covid-19 berupa polymerase chain reaction (PCR), seluruh daerah menggunakan fasilitas test cepat molekuler (TCM) untuk mengetes seseorang yang terpapar Covid-19.

TCM, kata dia, selama ini digunakan untuk mengetes penyakit tuberkulosis (TB).

"TCM di daerah disulap, digantikan fungsinya untuk mengetes Covid. Akibatnya banyak sekali TB yang terbengkalai baik yang sudah diobati maupun yang harus segera dilacak untuk diobati," kata Muhadjir.

Selama pandemi Covid-19, kata Muhadjir, banyak orang-orang yang menderita TB terpaksa menjadi resisten terhadap obat karena tidak terurus dengan baik.

Padahal, resisten obat tersebut bisa membuat seorang pasien TB justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih panjang.

"Ongkos kesehatan gara-gara Covid-19, jangan dikira murah, terutama di sektor kesehatan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Berubahnya Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi Tergantung Masyarakat

Muhadjir mengatakan, prevalensi kematian akibat TB di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Covid-19.

Sayangnya, hal tersebut tidak pernah dianggap berarti dibandingkan Covid-19 yang pemberitaannya terus dieksplorasi.

Pasien lainnya yang terdampak oleh Covid-19 adalah penderita HIV. Muhadjir mengatakan, mereka harus mendapatkan obat virus tertentu, yakni remdesivir.

Namun, karena Covid-19 melanda, obat-obatan tersebut turut difokuskan untuk menangani mereka yang terkena Covid-19.

"Akibatnya penderita HIV juga terlambat, angka kematian HIV sangat tinggi karena kelangkaan obat. Obatnya dipakai untuk Covid-19," kata dia.

Selain itu, tidak adanya pelayanan terpadu selama pandemi Covid-19 juga menyebabkan angka stunting dan gizi buruk meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com