Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Jaringan 10 Kementerian/Lembaga Diretas, Anggota DPR Anggap Kemenkominfo Bak Macan Ompong

Kompas.com - 13/09/2021, 18:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bak macan ompong dalam menghadapi kasus pembobolan data.

Hal ini disampaikan Sukamta merespons kasus peretasan jaringan terhadap 10 kementerian dan lembaga milik Pemerintah Indonesia yang diduga dilakukan oleh hacker asal China.

"Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).

Sukamta mencontohkan, penanganan kasus penipuan online dan pembobolan data oleh Kemenkominfo sejauh ini tidak jelas arahnya.

Baca juga: Hacker China Bobol Jaringan 10 Kementerian-Lembaga, Polri Koordinasi dengan Kominfo

Ia menilai, Kemenkominfo sebatas dapat memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, serta situs terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, bobolnya data kementerian dan lembaga itu mesti menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," kata Sukamta.

Menurut dia, serangan hacker di bidang politik lebih kuat ketimbang terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial.

Untuk itu, ia mengatakan, perlu ada evaluasi serta pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

Di samping itu, Sukamta juga meminta agar pemerintah mencermati maraknya aksi peretasan yang dilakukan oleh peretas asal China.

Baca juga: Hacker China Diduga Retas Jaringan 10 Kementerian-Lembaga, Pengamat: Sangat Memalukan

"Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementrian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," kata dia.

Ketua DPP PKS itu pun mendorong agar BSSN dapat menangkal dan mengungkap dugaan tersebut karena boleh jadi terdapat upaya pembobolan data-data strategis lainnya yang belum terungkap.

"Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China," ujar Sukamta.

Diberitakan, sekelompok peretas dari China dikabarkan telah berhasil membobol sistem jaringan internal milik sepuluh kementerian dan lembaga negara Indonesia, termasuk milik Badan Intelijen Negara.

Hal itu mencuat berdasarkan laporan terbaru dari sekelompok peneliti keamanan internet milik media internasional TheRecord, Insikt Group.

Baca juga: Jaringan 10 Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia Diduga Diretas Hacker China

Berdasarkan laporan tersebut, peneliti mendeteksi bahwa aksi pembobolan tersebut ada hubungannya dengan Mustang Panda.

Mustang Panda sendiri konon dikenal sebagai kelompok peretas asal China yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya. Target operasinya sendiri berada di wilayah Asia Tenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com