Salin Artikel

Soal Dugaan Jaringan 10 Kementerian/Lembaga Diretas, Anggota DPR Anggap Kemenkominfo Bak Macan Ompong

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bak macan ompong dalam menghadapi kasus pembobolan data.

Hal ini disampaikan Sukamta merespons kasus peretasan jaringan terhadap 10 kementerian dan lembaga milik Pemerintah Indonesia yang diduga dilakukan oleh hacker asal China.

"Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).

Sukamta mencontohkan, penanganan kasus penipuan online dan pembobolan data oleh Kemenkominfo sejauh ini tidak jelas arahnya.

Ia menilai, Kemenkominfo sebatas dapat memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, serta situs terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, bobolnya data kementerian dan lembaga itu mesti menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," kata Sukamta.

Menurut dia, serangan hacker di bidang politik lebih kuat ketimbang terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial.

Untuk itu, ia mengatakan, perlu ada evaluasi serta pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

Di samping itu, Sukamta juga meminta agar pemerintah mencermati maraknya aksi peretasan yang dilakukan oleh peretas asal China.

"Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementrian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," kata dia.

Ketua DPP PKS itu pun mendorong agar BSSN dapat menangkal dan mengungkap dugaan tersebut karena boleh jadi terdapat upaya pembobolan data-data strategis lainnya yang belum terungkap.

"Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China," ujar Sukamta.

Diberitakan, sekelompok peretas dari China dikabarkan telah berhasil membobol sistem jaringan internal milik sepuluh kementerian dan lembaga negara Indonesia, termasuk milik Badan Intelijen Negara.

Hal itu mencuat berdasarkan laporan terbaru dari sekelompok peneliti keamanan internet milik media internasional TheRecord, Insikt Group.

Berdasarkan laporan tersebut, peneliti mendeteksi bahwa aksi pembobolan tersebut ada hubungannya dengan Mustang Panda.

Mustang Panda sendiri konon dikenal sebagai kelompok peretas asal China yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya. Target operasinya sendiri berada di wilayah Asia Tenggara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/13/18353141/soal-dugaan-jaringan-10-kementerian-lembaga-diretas-anggota-dpr-anggap

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke