Pejabat Tambah Kaya Saat Pandemi, Pukat UGM Harap Ada Aturan Usut Asal-usul Kekayaan

Kompas.com - 13/09/2021, 18:18 WIB
Ilustrasi kekayaan. SHUTTERSTOCKIlustrasi kekayaan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan terjadi penambahan kekayaan harta pejabat selama pandemi Covid-19 sebesar 70 persen.

Hal itu disampaikan Pahala setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam satu tahun terakhir.

Menanggapi fakta tersebut, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan bahwa para pejabat negara harus bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya.

"Kalau tidak bisa dijelaskan maka masuk dalam kategori illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar," ujar Zaenur pada Kompas.com, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Zaenur menjelaskan, illicit enrichment belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Dengan demikian, Zaenur menilai, jika illicit enrichment telah dimasukkan dalam sistem peradilan di Indonesia, ketika pejabat negara yang mengalami peningkatan harta kekayaan secara drastis dan tidak bisa dijelaskan, maka harta tersebut bisa dirampas oleh negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pun meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Namun sayangnya revisi UU Tipikor sampai sekarang tidak ada kemajuan, selain itu RUU Perampasan Aset yang mengenal unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan itu juga tidak ada progres," kata dia.

Baca juga: Pejabat Tambah Kaya Selama Pandemi, KPK: Kalau yang Pengusaha Biasa Naik Turun

Lebih lanjut, Zaenur memaparkan bahwa saat ini pelaporan LHKPN di Indonesia tidak disertai sanksi yang jelas.

Sebab, UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelenggara negara mesti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bahkan tidak mengatur soal sanksi tegas pelaporan LHKPN.

"Dalam UU tersebut sanksinya disebut administratif, tapi tidak diatur lebih lanjut sampai sekarang dalam peraturan perundang-undangan," ucap Zaenur.

Dalam pandangan Zaenur, jika pemerintah ingin memberantas korupsi secara efektif maka harus dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset dan reivis UU Tipikor.

"Dalam UU Tipikor bisa mengkriminalkan (memasukkan) illicite enrichment, kalau dalam RUU Perampasan Aset bisa mengkriminalkan unexplained wealth," ucap dia.

Baca juga: 5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.