Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 157 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan ke Semua Provinsi

Kompas.com - 13/09/2021, 16:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menerima 169 juta dosis vaksin Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157 juta dosis sudah didistribusikan ke semua provinsi.

"Saya ulangi lagi, 169 juta dosis vaksin yang sudah kita terima, dari jumlah itu 157 juta sudah dikirim ke daerah, 9 juta sedang dalam perjalanan, 3 juta masih ada di stok kita (pemerintah pusat)," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Menkes Ungkap Dua Skenario Penanganan Covid-19 di Tahun 2022

Budi menjelaskan, dari 157 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan, sebanyak 116 juta dosis sudah disuntikkan. Dengan demikian, stok vaksin Covid-19 di daerah tercatat ada 41 juta dosis.

"Kalau berdasarkan kecepatan laju suntikan, kita sekarang itu masih ada stok sekitar 1 bulan, itu lumayan banyak, kalau penyuntikannya bisa naik 2 juta itu masih ada stok 20 hari," kata Budi.

Menurut Budi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga ikut mengawal stok dosis vaksin di semua daerah untuk memastikan transparansi.

"Sehingga, bisa dilihat oleh siapa pun terutama yang 41 juta yang sekarang sudah ada di kabupaten/kota dan provinsi," ucapnya.

Baca juga: Cerita Menkes soal Pujian Banyak Negara ke Indonesia Usai Kasus Covid-19 Turun Drastis

Terkait serapan anggaran vaksinasi yang baru mencapai 34 persen, Budi menjelaskan, pembayaran vaksin Covid-19 sesuai kontrak dengan produsen, yakni setelah dosis vaksin diterima pemerintah.

Ia menuturkan, produsen vaksin baru akan mengirim tagihan ke pemerintah setelah vaksin diperoleh.

"Memang vaksin yang sudah kita kirim ada kira-kira sekitar 35 sampai 38 persen dari total vaksin, itu sebabnya penyerapan anggaran itu memang baru segitu," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Nasional
Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Nasional
Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Nasional
BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

Nasional
Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Nasional
Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com