Ketum PAN Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintahan Jokowi Tanpa Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, partainya memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa syarat atau mengharap kursi di Kabinet Indonesia Maju.

Ia pun menegaskan, partainya tidak mengajukan nama untuk duduk di kabinet karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami (mendukung) tidak pakai syarat kok. Mendukung, mendukung saja. Soal reshuffle kan urusannya Presiden, bukan urusan kami," kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

"Kamu lihat saja nanti. Saya tidak mengajukan siapa-siapa. Cek saja di kantor PAN. Karena kalau begitu (mengajukan nama calon menteri), saya mestinya rapat dulu dong." kata dia.

Baca juga: Wawancara Khusus Zulkifli Hasan: Di Balik Koalisi, Jokowi Tiga Periode dan Tugas Baru PAN

Zulhas, sapaan Zulkifli, menjelaskan bahwa dirinya sudah sejak lama mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, meski mendukung, PAN akan tetap memberikan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

Ia mencontohkan, PAN mendukung penanganan pandemi oleh pemerintah sambil memberi masukan agar bantuan sosial sebaiknya diserahkan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu, PAN mendukung adanya RUU tersebut dengan tetap mengkritisi sejumlah isu yang termuat dalam RUU itu.

"Jadi, dari awal kami ini mendukung, kritis, solutif." ujar pria yang menjabat sebagai wakil ketua MPR tersebut.

Baca juga: Setelah Gerindra, Kini Giliran PAN Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Zulhas pun mengaku tidak ambil pusing apabila PAN tidak kebagian jatah kursi di kabinet meski kini sudah menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

"Memang dari awal setelah dua tahun kami tidak ada meminta. Serahkan saja kepada Pak Presiden. Tidak gara-gara itu kami jadi tidak mendukung.," ujar Zulhas.

Zulhas juga menyindir partai-partai yang menurutnya sudah mematok kursi menteri di kabinet sehingga seolah-olah pos menteri itu hanya boleh diberikan ke partai tersebut.

Baca juga: Rakernas PAN Usulkan Zulkifli Hasan Maju di Pilpres 2024

"Begitu sudah megang satu kementerian enggak boleh (diganggu) orang lain. Jangan begitu dong. Kalau semua begitu, gimana kita ini?" kata Zulhas.

"Kalau PAN enggak begitu. Siapa saja yang punya dasar kompetensi, prestasi, oke," ujar dia.

Adapun, wawancara khusus Kompas.com bersama Zulkifli Hasan bisa dibaca dalam artikel ini: Wawancara Khusus Zulkifli Hasan.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan,, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.