Moeldoko: Jangan Sampai Pemerintah Menerapkan PPKM Darurat Lagi ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, mobilitas masyarakat saat ini sudah mulai meningkat kembali.

Dirinya meminta semua pihak untuk tetap hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan agar kondisi pandemi tidak kembali memburuk akibat naiknya kasus Covid-19.

"Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (9/9/2021).

Moeldoko menyebutkan, positivity rate Indonesia mulai 6 September 2021 sudah turun menjadi 6,97 persen.

Baca juga: Koreksi Anies, Wagub Riza Patria Sebut Holywings Kemang Ditutup Selama PPKM, Bukan Pandemi

Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15 persen.

"Ini artinya tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5 persen (standar) WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali," tutur Moeldoko.

“Meski optimis, kita harus tetap hati-hati," sambungnya.

Merujuk kepada perkembangan pandemi di Tanah Air, saat ini pemerintah sedang menyusun pergeseran kebijakan dari pandemi ke situasi endemi Covid-19.

Salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan situasi endemi adalah kemunculan varian baru virus corona.

"Saat ini, pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru," ujar Moeldoko.

Baca juga: PPKM Dilonggarkan, Hippindo: Pelaku Usaha Tetap Butuh Bantuan Modal Kerja

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 ini memaksa semua pihak meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi.

Ia mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun.

Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.

“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” kata Moeldoko.

“Dulu kita tidak pernah membayangkan work from home, namun sekarang ini menjadi hal normal,” lanjutnya.

Baca juga: Khofifah Sebut Lamongan sebagai Daerah Berstatus PPKM Level 1 Pertama di Pulau Jawa

Walaupun Covid-19 mengubah berbagai sektor dengan sangat cepat, Moeldoko menyebutkan pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar.

Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19.

Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong.

"Terakhir, melalui pendekatan insentif, yang mana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi," tambah Moeldoko.