Salin Artikel

Moeldoko: Jangan Sampai Pemerintah Menerapkan PPKM Darurat Lagi ...

Dirinya meminta semua pihak untuk tetap hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan agar kondisi pandemi tidak kembali memburuk akibat naiknya kasus Covid-19.

"Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (9/9/2021).

Moeldoko menyebutkan, positivity rate Indonesia mulai 6 September 2021 sudah turun menjadi 6,97 persen.

Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15 persen.

"Ini artinya tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5 persen (standar) WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali," tutur Moeldoko.

“Meski optimis, kita harus tetap hati-hati," sambungnya.

Merujuk kepada perkembangan pandemi di Tanah Air, saat ini pemerintah sedang menyusun pergeseran kebijakan dari pandemi ke situasi endemi Covid-19.

Salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan situasi endemi adalah kemunculan varian baru virus corona.

"Saat ini, pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru," ujar Moeldoko.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 ini memaksa semua pihak meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi.

Ia mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun.

Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.

“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” kata Moeldoko.

“Dulu kita tidak pernah membayangkan work from home, namun sekarang ini menjadi hal normal,” lanjutnya.

Walaupun Covid-19 mengubah berbagai sektor dengan sangat cepat, Moeldoko menyebutkan pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar.

Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19.

Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong.

"Terakhir, melalui pendekatan insentif, yang mana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi," tambah Moeldoko.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/05595961/moeldoko-jangan-sampai-pemerintah-menerapkan-ppkm-darurat-lagi

Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke