Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Banyak Konstituen PKS, Berkarya, dan Hanura Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Kompas.com - 09/09/2021, 15:49 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) bersama Party Watch Institute mengungkap bahwa ada konstituen tiga partai politik yang masih cukup banyak menolak vaksinasi Covid-19.

“Ada tiga partai yang menurut kami perlu dari data temuan ini mungkin perlu effort lebih ya,” ucap Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Berdasarkan temuannya, sebanyak 83,3 persen konstituen Partai Berkarya tidak mau divaksinasi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 61,4 persen konstituen PKS dan 66,7 persen konstituen Partai Hanura juga masih menolak vaksinasi Covid-19.

“Berkarya yang tidak mau divaksin itu 83,3 persen. Kemudian, konstituen PKS itu yang tidak mau 61,4 persen, dan konstituen Hanura 66,7 persen,” ucap dia.

Baca juga: Survei Median: Mantan Pendukung Prabowo-Sandiaga Lebih Banyak yang Tak Percaya Vaksin Covid-19

Adapun survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas ini dilaksanakan pada 19-26 Agustus 2021.

Responden dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut rincian hasil surveinya:

-PKB:

Mau divaksinasi: 55,9 persen,

Tidak mau divaksinasi: 44,1 persen

-Gerindra:

Mau divaksinasi: 54,1 persen,

Tidak mau divaksinasi: 45,9 persen

-PDI-P:

Mau divaksinasi: 60,2 persen

Tidak mau divaksinasi: 39,8 persen

-Golkar:

Mau divaksinasi: 50,1 persen

Tidak mau divaksinasi: 49,9 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com