Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Satgas: PeduliLindungi Kini Gunakan 5 Parameter Keamanan

Kompas.com - 07/09/2021, 19:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengunduh sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi diberlakukan lima parameter keamanan.

Pada awal pemberlakuan aplikasi tersebut, hanya diperlukan nomor telepon untuk mengunduh sertifikat vaksin. Parameter itu ditambah guna memastikan keamanan data pribadi milik pengguna.

"Untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi maka saat ini digunakan lima parameter yaitu NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin," kata Wiku dalam komfetensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi Diperluas, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

Wiku mengatakan, tanpa kelima informasi itu sertifikat vaksin seseorang tidak dapat dicek atau diunduh oleh pihak lain.

Terkait dengan tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Wiku, hal itu disebabkan karena bocornya nomor induk kependudukan (NIK) presiden.

Selain itu, informasi mengenai nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin yang digunakan Jokowi tersebar di berbagai media.

"NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," kata dia.

Wku mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi informasi kesehatan. Digitalisasi tersebut sedang dalam tahap transisi menuju sistem informasi Satu Data.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Bagaimana Cara Lindungi Data Pribadi?

Menurut dia, setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan bakal dijadikan masukan dan dievaluasi sehingga nantinya sistem satu data dapat berkembang menjadi lebih aman.

"Kolaborasi antarkementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif," kata Wiku.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu keamanan data aplikasi PeduliLindungi menjadi sorotan publik. Hal ini karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi beredar luas di dunia maya. 

Setelah ditelusuri, sertifikat vaksin milik presiden ternyata didapat usai warganet menemukan NIK Jokowi di internet.

Untuk memastikan kebenarannya, warganet mencoba fitur "periksa sertifikat" di laman Pedulilindungi. Setelah itu sertifikat vaksin keluar dan menyebar hingga menjadi viral. 

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat screening di berbagai tempat publik seperti mal, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas olahraga.

Masyarakat diimbau untuk beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi agar dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com