Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: PTM Terbatas Dihentikan 3 Hari jika Ditemukan Siswa Terpapar Covid-19

Kompas.com - 01/09/2021, 08:26 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah mulai digelar di sejumlah daerah, khususnya di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, aktivitas belajar mengajar harus sesuai protokol kesehatan pencegahan virus corona yang ketat.

"Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi Covid-19 maka kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama tiga hari," kata Wiku, dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Ternyata Semuanya Ingin Pembelajaran Tatap Muka...

Selain protokol kesehatan, pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah juga diupayakan melalui vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan murid.

Berdasarkan data 31 Agustus 2021, sebanyak 1,9 juta tenaga pendidik sudah divaksinasi. Kemudian, 1,7 juta anak usia 12-17 tahun yang tergolong usia pelajar sudah menerima dua dosis vaksin.

Wiku pun memastikan vaksin yang digunakan aman, efektif, dan minim efek samping.

"Vaksinasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka," ujar Wiku.

Adapun sekolah tatap muka terbatas sudah diselenggarakan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga: Satgas: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Atas Rata-rata Dunia sejak Juli 2020

Wiku mengatakan, secara umum penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan baik. Namun, ditemukan beberapa catatan terkait penerapan protokol kesehatan.

Ia mengatakan, penerapan protokol kesehatan akan terus diperbaiki seperti pengetesan secara acak hingga cakupan vaksinasi di satuan pendidikan.

Bagi daerah yang telah berhasil menurunkan status ke level 1, 2, atau 3 diperbolehkan untuk menyelenggarakan PTM sesuai dengan aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Kendati demikian, Wiku mengingatkan, penyelenggaraan belajar tatap muka terbatas di masa pandemi membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, siswa, maupun orangtua murid.

"Melalui sinergi yang baik ini maka aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan dapat mencegah potensi penularan Covid-19," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com