Wapres Tegaskan Pemerintah Tak Ingin Hanya Andalkan Vaksin Covid-19 Impor

Kompas.com - 30/08/2021, 15:11 WIB
Wakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri. 

Tujuannya, agar Indonesia tidak selalu mengandalkan vaksin impor untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat.

"Pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin nasional agar tidak hanya mengandalkan vaksin impor," ujar Ma'ruf di acara peringatan hari lahir ke-8 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), dikutip dari siaran pers, Senin (30/8/2021).

Saat ini, ia mengatakan, pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai negara dan produsen vaksin guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Hal itu dilakukan lantaran hingga kini vaksin produksi dalam negeri belum siap untuk digunakan. 

"Pemerintah menargetkan pada masa mendatang, kita mampu memproduksi vaksin Covid-19 dan obat-obatan lainnya untuk kemandirian bangsa di bidang kesehatan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Punya Target Bisa Mandiri Produksi Vaksin Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan target itu, Ma'ruf berharap agar perguruan tinggi serta lembaga riset melakukan inovasi dan penelitian, khususnya di bidang kesehatan.

Hal itu dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri yang difasilitasi pemerintah.

"Ini supaya membangun komitmen menuju kemandirian riset dan produksi vaksin dalam negeri untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air," kata dia.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selain penguatan tracing, test, dan treatment (3T) dan disiplin protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobiliats (5M).

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sendiri bertujuan untuk mengurangi transmisi dan penularan Covid-19.

Baca juga: Wapres Harap Alumni KAMMI Dukung Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Termasuk untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

"Vaksinasi juga ditargetkan untuk dapat mewujudkan kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), dan sekaligus melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.