Jokowi Bertemu Parpol Bicara Pandemi? Pengamat: Harusnya Selesai di Level Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengaku heran jika pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan elite partai politik koalisi hanya membahas persoalan penanganan pandemi Covid-19.

Pasalnya, menurut dia, persoalan penanganan pandemi harusnya tidak melibatkan elite parpol, melainkan cukup di level kementerian.

"Kalau disampaikan itu pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota atau apa pun itu bersifat normatif, bisa selesai pada level menteri. Pandemi selesai pada level menteri, ekonomi pulih selesai pada level menteri," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Atas dugaan tersebut, ia pun menilai bahwa pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu justru membahas di luar hal normatif.

Dia berpendapat, pertemuan itu membahas hal-hal yang serius terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adi mencontohkan, berbagai isu yang ramai dibicarakan saat ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), wacana masa jabatan presiden, ditambah hingga isu Pemilu 2024 diundur menjadi 2027.

"Nah, jadi itu sudah pasti juga dibahas dalam pertemuan. Sekali lagi, kalau misalnya cuma ngomongin pandemi, recovery, mestinya cukup dengan menteri-menteri. Enggak perlu dengan elite partai kan. Kalau sudah bicara elite partai, tentu ini bicara terkait sesuatu yang urgen, yang butuh dukungan politik di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Duga Pertemuan Presiden dan Elite Parpol Bahas Amendemen hingga Pemilu 2024

Adi mengatakan, terkait isu pemilu diundur tahun 2027 sarat potensi bahwa masa jabatan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) otomatis bertambah menjadi dua tahun.

Dalam mengupayakan hal itu, Presiden perlu membutuhkan dukungan politik di parlemen melalui partai koalisi.

"Isu ini (Pemilu 2027) paling krusial, karena istilahnya menambah jabatan presiden dan DPR. Kalau pemilu diundur kan jadi menambah masa jabatannya," ujar dia.

Atas dasar itulah yang menurutnya juga menjadi alasan mengapa partai-partai koalisi di luar parlemen tidak diundang dalam pertemuan.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, PDI-P: Setelah Pandemi Ada Waktunya Membahas Itu

Sebab, Adi berpandangan bahwa partai-partai itu tidak memiliki kekuatan politik untuk membicarakan agenda-agenda besar tersebut.

"Mereka (partai koalisi non parlemen) enggak punya suara di parlemen. Untuk apa mengajak mereka, seperti itu," kata dia.

Kendati demikian, Adi mengaku khawatir jika materi pertemuan itu justru demi kepentingan politik yang besar.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa klaim yang dikemukakan ke publik adalah membahas soal penanganan pandemi.

Ia mewanti-wanti, jika klaim atas nama pandemi terus dimunculkan, bukan tidak mungkin citra demokrasi Indonesia semakin buruk.

"Ingat, citra demokrasi itu tidak hanya di Pemilu 2024. Tapi, kan sepanjang Indonesia ini masih ada. Maka, sepanjang itu pula akan diingat oleh sejarah. Hanya karena alasan pandemi, eksekutif dan legislatif minta tambahan masa jabatan secara tidak langsung dan tidak pernah meminta persetujuan publik," tutur Adi.