Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Herd Immunity Disebut Sulit Tercapai, Pimpinan Komisi IX Minta Cakupan Vaksinasi 100 Persen

Kompas.com - 27/08/2021, 11:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 menjadi 100 persen populasi di Indonesia meski herd immunity atau kekebalan dinilai sulit tercapai.

Charles meyakini bahwa vaksinasi diberikan kepada 100 persen populasi di Indonesia akan lebih menjamin perlindungan ketimbang mengharapkan terwujudnya herd immunity.

"Karena target herd immunity sudah seharusnya dilupakan, sasaran vaksinasi harus mencakup seluruh populasi Indonesia," kata Charles dalam siaran pers, Jumat (27/8/2021).

"Sasaran vaksinasi terhadap 100 persen populasi yang memenuhi syarat menerima vaksin, akan lebih menjamin perlidungan, ketimbang berharap pada herd immunity yang tak mungkin tercapai," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Percepat Vaksinasi Pelajar untuk Dukung PTM Terbatas

Politikus PDI-P itu menuturkan, meski herd immunity tidak mungkin tercapai lewat vaksinasi yang sedang berjalan, nyatanya vaksinasi tetap memberi perlindungan terhadap penerima vaksin dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19.

Ia menyebut data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan lebih dari 90 persen orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 belum pernah divaksinasi telah memberi cukup bukti bahwa vaksinasi tetap melindungi.

Charles mengatakan, perlindungan itu pada akhirnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan komunitas orang tersebut.

"Vaksin memang tidak mungkin memberikan kekebalan kawanan (herd immunity), tetapi bisa memberikan perlindungan kawanan (herd protection) dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19," kata Charles.

Baca juga: IDI Sarankan Pemerintah Vaksinasi 86 Persen Masyarakat untuk Capai Herd Immunity

Menurut dia, herd protection itulah yang akan mencegah terjadinya sakit keras pada pasien Covid-19 sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan.

"Herd protection ini ikut mencegah terjadinya risiko kelumpuhan sistem kesehatan, seperti nyaris terjadi saat serangan gelombang kedua Covid-19 oleh varian delta pada Juli lalu atau saat cakupan vaksinasi masih sangat minim," ujar dia.

Ia menambahkan, prediksi herd immunity tidak mungkin tercapai hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengendorkan vaksinasi, tapi justru melecut pemerintah untuk mempercepat vaksinasi.

Sebelumnya diberitakan, herd immunity dikhawatirkan sulit terjadi di Indonesia karena berbagai hal.

Baca juga: Luhut: Efikasi Vaksin Covid-19 Belum Ada yang 100 Persen, Belum Bisa Harapkan Herd Immunity

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, efikasi dari semua vaksin Covid-19 yang ada saat ini belum mencapai 100 persen.

Dengan demikian, menurut dia, tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity belum bisa diharapkan.

"Memang efikasi dari semua vaksin belum ada yang 100 persen. Ya rata-rata 60-an persen. Oleh karena itu, memang kita belum bisa berharap akan terjadi herd immunity," ujar Luhut dalam sambutannya pada HUT ke-43 BPPT yang ditayangkan YouTube BPPT RI, Senin (23/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com