Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Januari-Juli 2021, Pemerintah Pulangkan 7.598 Pekerja Migran

Kompas.com - 24/08/2021, 16:56 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sebanyak 7.598 pekerja migran Indonesia (PMI) telah dipulangkan selama periode Januari-Juli 2021.

Ida menuturkan, 605 PMI dipulangkan karena sakit, 6.410 PMI bermasalah, 286 PMI meninggal dunia, serta 297 anak buah kapal (ABK) atau keluarga PMI.

“Per Juli tahun 2021 sejumlah 7.598 orang,” ujar Ida, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Rampungkan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Akhir Tahun Ini

Sementara, sepanjang 2020, pemerintah telah memulangkan sebanyak 52.599 PMI, terdiri dari 500 PMI yang sedang sakit, 555 orang meninggal dunia, 28.991 PMI bermasalah, serta 22.553 ABK.

“Pemulangan PMI tahun 2020 berjumlah 52.599 (orang),” ungkap Ida.

Selain itu, Ida menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenaker dalam memberikan perlindungan terhadap PMI.

Ida menegaskan, perlindungan diberikan kepada PMI sejak debarkasi atau tiba ke Indonesia hingga ke daerah asal.

Baca juga: Ini Program yang Disiapkan Pemerintah untuk Pekerja Migran yang Dipulangkan dari Malaysia

Selain itu, kata Ida, Kemenaker juga bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pemerintah daerah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), hingga perwakilan negara penempatan di Indonesia.

Kemudian, Ida menuturkan, pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja selama masa pandemi.

Menurutnya, perlindungan itu dilakukan melalui pemberian bantuan sembako, alat pelindung diri (APD), imbauan tetap menerapkan protokol kesehatan, serta memastikan PMI menerima haknya selama bekerja sesuai perjanjian kerja.

“Kita benar-benar meminta atase ketenagakerjaan kita untuk mendampingi mereka agar mereka mendapatkan hak-haknya,” ucap Ida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com