Pukat UGM: Juliari Membuat Masyarakat Menderita...

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman berpendapat tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar.

Salah satunya, Juliari telah membuat masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 menderita karena mendapatkan bantuan sosial yang tidak layak.

"Juliari mengakibatkan penderitaan kepada masyarakat yang seharusnya dapat menerima bansos dengan baik akhirnya kualitasnya turun," kata Zaenur saat dihubungi, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Alasan Keringanan Hukuman Juliari Dinilai Mengada-ada

Selain itu, perbuatan Juliari membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. 
Padahal, kata Zaenur, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah dalam menangani pandemi.

"Masyarakat skeptis, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah turun," ujarnya.

Karena itu, Zaenur berpendapat, vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta kepada Juliari dalam perkara korupsi pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19 ini sangat rendah.

Ia menilai, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta semestinya menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara kepada Juliari.

"Terdakwa lebih layak, sesuai dalam Pasal 12 b (UU Pemberantasan Tipikor), dijatuhi pidana maksimal seumur hidup atau setidak-tidaknya 20 tahun," kata dia.

Baca juga: Cacian Jadi Hal Meringankan Vonis Juliari Dinilai Biaskan Independensi Hakim

Zaenur pun khawatir rendahnya tuntutan jaksa dan vonis majelis hakim ini bakal berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sebab, tidak akan ada lagi efek jera bagi para koruptor di negeri ini.

"Dan kalau tidak ada efek jera, maka upaya untuk memberantas korupsi menjadi semakin susah," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Muhammad Damis menilai Juliari sudah cukup menderita akibat cacian dan hinaan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membacakan hal-hal yang meringankan vonis Juliari. Alasan ini juga merupakan satu di antara tiga hal yang meringankan vonis Juliari dalam kasus Bansos Covid-19.

"Kedua, terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat," tutur hakim Damis, Senin (23/8/2021) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca juga: Kala Makian dan Hinaan Publik Ringankan Vonis Juliari

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai Juliari terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan alternatif jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.