Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kementerian PPPA Tak Hanya Sekadar Data Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Kompas.com - 24/08/2021, 13:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Manusia (PPPA) segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memvalidasi data anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Kementerian PPPA bersama Komisi VIII DPR, Senin (23/8/2021).

DPR secara umum mendukung langkah Kementerian PPPA dalam melakukan pendataan tersebut tetapi diminta untuk tidak sekadar mendata.

"Saran kami jangan hanya sampai didata, tapi ada program lanjutan terkait data anak yatim piatu ini mungkin seperti pemberian bantuan. Setelah kita data dan tahu persoalannya, ya kita bantu. Kita bekerja sama jika dapat (datanya), rekomendasikan, kita programkan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Achmad, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kementerian PPPA Refocusing Belanja Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi

Dalam laporannya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya memberi perhatian terhadap pengasuhan anak di tengah pandemi Covid-19.

Bintang menekankan, perlindungan bagi anak yang terpisah dengan salah satu dan/atau kedua orangtuanya karena Covid-19, harus ditangani secara komprehensif.

"Kami telah melakukan koordinasi tingkat nasional bersama kementerian/lembaga dan Dinas PPPA untuk menyusun pembangunan data anak yang mengalami keterpisahan sebagai dasar kebijakan dan intervensi pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengajukan permohonan integrasi data kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan mengembangkan aplikasi Rapidpro dengan UNICEF sebagai alat pendataan terperinci bagi anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

Baca juga: PP Perlindungan Khusus Anak Sudah Ditandatangani Jokowi, Menteri PPPA Sebut Hal Itu Sangat Dibutuhkan

Kementerian PPPA juga bersama UNICEF mendukung pemerintah daerah dalam merespons laporan anak yang kehilangan orangtua atau pengasuh akibat terpapar Covid-19.

"Seperti menyediakan peralatan penunjang kegiatan psikososial bagi anak-anak, alat pelindung diri (APD) bagi petugas layanan yang menjangkau dan mendampingi anak dan keluarga rentan, menyebarkan pesan tentang pengasuhan saat pandemi, serta penguatan kesehatan mental dan psikososial bagi anak dan remaja," tutur Bintang.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak yang kehilangan orangtua tersebut.

Ini termasuk memastikan rencana pengasuhan pada anak-anak itu didukung oleh Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, dan dinas terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com