Kompas.com - 24/08/2021, 11:59 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat berdialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (4/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya melakukan refocusing dan realokasi belanja anggaran tahun 2021 untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Refocusing dan realokasi belanja tersebut antara lain dilakukan untuk pelaksanaan program vaksinasi nasional, perlindungan sosial masyarakat, dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Refocusing di Kementerian PPPA tidak dilakukan pada kegiatan prioritas. Seperti pada lima arahan Presiden, kegiatan prioritas nasional, dan kegiatan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus," ujar Bintang saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (23/8/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: PP Perlindungan Khusus Anak Sudah Ditandatangani Jokowi, Menteri PPPA Sebut Hal Itu Sangat Dibutuhkan

Hingga Agustus 2021, kata dia, Kementerian PPPA telah melakukan refocusing sebanyak empat kali.

Total refocusing dan realokasi belanja tahun anggaran 2021 Kementerian PPPA tahap 1-4 adalah sebesar Rp 73,973 miliar dari total sebelumnya Rp 279,56 miliar menjadi Rp 205,595 miliar.

Adapun, dalam rapat tersebut mayoritas anggota Komisi VIII DPR mendorong Kementerian PPPA untuk tetap fokus dan maksimal dalam kinerjanya meski ada refocusing anggaran hingga empat kali.

"Kami mengharapkan dan memohon kepada ibu Menteri dengan anggaran sekecil-kecilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujar Anggota Komisi VIII DPR M Husni.

Baca juga: Kementerian PPPA Upayakan Pengasuh Pengganti bagi Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Pihaknya pun berharap, Kementerian PPPA terus bersemangat melindungi perempuan dan anak dari kekerasan walaupun dengan keterbatasan anggaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.