Soal Penanganan Pandemi, AHY: Negara Tak Boleh Gagal Fokus antara Api dan Asap

Kompas.com - 23/08/2021, 16:59 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah agar tidak gagal fokus dalam upaya penanganan pandemi dan krisis ekonomi akibat pandemi.

AHY mengingatkan, bak api dan asap, pandemi adalah api yang menyebabkan asap berupa persoalan ekonomi sehingga penanganan pandemi semestinya jadi prioritas pemerintah.

"Sejak awal kami tegas mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal fokus antara api dan asap," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara yang ditayangkan akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Jangan kita habis-habisan berupaya menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padadamkan secara total. Selama ada api, selalu akan ada asap," kata AHY.

Baca juga: 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia, AHY: Hari ini Musuhnya Bukan Penjajah tetapi Covid-19

AHY mengatakan, sulit diterima apabila di tengah ancaman serius terhadap kesehatan publik masih ada agenda-agenda lain yang tidak relevan dan tidak urgen tetapi tetap dipertahankan.

Ia mencontohkan, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, dalam situasi pandemi, pemerintah semestinya memprioritaskan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya.

AHY pun menekankan, keselamatan manusia semestinya berada di atas segalanya, termasuk pemulihan ekonomi.

"Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali," kata dia.

Di samping itu, AHY menyoroti kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi yang dinilainya tidak dijalankan secara teintegrasi dan tersinkronisasi.

Baca juga: AHY: Pandemi Belum Ada Tanda-tanda Mereda, Perekonomian Rakyat Masih Terpuruk

Ia menyebut, di tingkat pusat cukup sering terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik antarlembaga.

Sementara itu, kebijakan antara pusat dan daerah maupun antardaerah juga sering kali tidak sejalan.

"Selain membingungkan, hal ini tentu berbahaya, ditambah dengan persoalan-persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien," kata AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.