Soal Penanganan Pandemi, AHY: Negara Tak Boleh Gagal Fokus antara Api dan Asap

Kompas.com - 23/08/2021, 16:59 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah agar tidak gagal fokus dalam upaya penanganan pandemi dan krisis ekonomi akibat pandemi.

AHY mengingatkan, bak api dan asap, pandemi adalah api yang menyebabkan asap berupa persoalan ekonomi sehingga penanganan pandemi semestinya jadi prioritas pemerintah.

"Sejak awal kami tegas mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal fokus antara api dan asap," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara yang ditayangkan akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Jangan kita habis-habisan berupaya menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padadamkan secara total. Selama ada api, selalu akan ada asap," kata AHY.

Baca juga: 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia, AHY: Hari ini Musuhnya Bukan Penjajah tetapi Covid-19

AHY mengatakan, sulit diterima apabila di tengah ancaman serius terhadap kesehatan publik masih ada agenda-agenda lain yang tidak relevan dan tidak urgen tetapi tetap dipertahankan.

Ia mencontohkan, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, dalam situasi pandemi, pemerintah semestinya memprioritaskan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya.

AHY pun menekankan, keselamatan manusia semestinya berada di atas segalanya, termasuk pemulihan ekonomi.

"Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali," kata dia.

Di samping itu, AHY menyoroti kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi yang dinilainya tidak dijalankan secara teintegrasi dan tersinkronisasi.

Baca juga: AHY: Pandemi Belum Ada Tanda-tanda Mereda, Perekonomian Rakyat Masih Terpuruk

Ia menyebut, di tingkat pusat cukup sering terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik antarlembaga.

Sementara itu, kebijakan antara pusat dan daerah maupun antardaerah juga sering kali tidak sejalan.

"Selain membingungkan, hal ini tentu berbahaya, ditambah dengan persoalan-persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien," kata AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.