Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Kendala Atasi Stunting Bukan Anggaran, melainkan Konvergensi Antar-program

Kompas.com - 23/08/2021, 13:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari pemetaan berbagai program untuk menurunkan stunting telah terbukti bahwa pemetaannya tidak terkendala anggaran.

Justru yang menjadi kendala adalah konvergensi antarprogram tersebut dalam pelaksanaannya.

"Hasil pemetaan membuktikan bahwa seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar-program," ujar Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Menurut dia, jika konvergensi tersebut bisa diwujudkan melalui program dan kegiatan yang konvergen dan menyasar pada kelompok sasaran utama, target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Adapun kelompok sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah usia dua tahun yang disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Kemudian, kelompok sasaran lainnya adalah remaja pueri, pasangan usia subur, serta anak balita.

Ma'ruf mengatakan, pengalaman Sekretariat Wakil Presiden yang melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sumber anggaran di kabupaten/kota dan desa pada akhir 2019 dan awal 2020 telah menunjukkan tidak adanya kendala anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

Program dan kegiatan yang diperlukan, kata dia, sebetulnya sudah ada di lapangan yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber anggaran.

"Bahkan di beberapa desa, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus, program kementerian/lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta dana desa," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai bahwa program yang sudah ada tercukupi pendanaannya meskipun yang perlu diusahakan lebih lanjut adalah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com