Hatta Rajasa Khawatir Amendemen Timbulkan Kegaduhan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 23/08/2021, 14:04 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), Senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa (tengah) dan sejumlah kader PAN lainnya berkumpul saat kericuhan terjadi di sidang pleno Kongres PAN di Kendari,  Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). Sidang pleno dengan agenda Pembahasan Tata Tertib Kongres berujung kericuhan antar pendukung hingga keduanya saling melemparkan kursi, botol minuman dan makanan serta beradu argumen dengan nada keras. ANTARA FOTO/Jojon/foc. ANTARAFOTO/JOJONKetua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), Senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa (tengah) dan sejumlah kader PAN lainnya berkumpul saat kericuhan terjadi di sidang pleno Kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). Sidang pleno dengan agenda Pembahasan Tata Tertib Kongres berujung kericuhan antar pendukung hingga keduanya saling melemparkan kursi, botol minuman dan makanan serta beradu argumen dengan nada keras. ANTARA FOTO/Jojon/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mempertanyakan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberi kewenangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Hatta, tidak ada jaminan rencana amendemen konstitusi tersebut tidak akan melebar ke pasal-pasal lainnya, termasuk soal mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

"Pertanyaan saya, atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kita semua. Pertama, ke arah mana amendemen akan dilakukan? Yang kedua, siapa yang bisa menjamin perubahan hanya terbatas?" kata Hatta saat memberi kata sambutan dalam acara HUT ke-23 PAN, Senin (23/8/2021).

"Yang ketiga, siapa yang bisa menjamin amendemen terbatas tidak menimbulkan kegaduhan baru seiring dengan isu-isu tiga periode walaupun saya tidak mempercayai itu dan Presiden membantah secara jelas," kata Hatta.

Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk Test the Water

Mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mempertanyakan urgensi dihadirkannya PPHN yang akan memiliki fungsi selayaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru.

Menurut Hatta, meski GBHN sudah dihapus, bukan berarti pembangunan di era Reformasi tidak memiliki arah yang jelas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah Reformasi gegabah dengan demikian saja melakukan pembangunan tanpa arah? Seakan reformasi tidak memikirkan arah pembangunan, jelas ini sesat pikir," kata dia.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945 Dicurigai Tak Hanya soal Haluan Negara

Hatta mengingatkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

"(RPJPN) secara rinci mengatur arah, sasaran, dan target pembangunan di Indonesia jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," kata Hatta.

Hatta melanjutkan, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, juga diatur bahwa setiap calon presiden dan calon wakil presiden mesti memiliki visi dan misi yang RPJPN tersebut.

Barulah ketika presiden terpilih, visi dan misi itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh sebab itu, menurut Hatta, rencana pembangunan di Indonesia telah disusun secara runtun dan terstruktur.

Baca juga: Ketua Umum PAN Yakin Amendemen UUD 1945 Tak Akan Terjadi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Nasional
Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Nasional
BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.