Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/08/2021, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah serius dalam mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penurunan angka stunting.

Secara khusus, Tito mendorong pemerintah daerah lebih serius dalam menyusun alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 terkait penanganan stunting.

“Bagi pemerintah daerah yang alokasi anggarannya masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasonal, dan kemendagri memiliki datanya,” kata Tito dalam acara virtual “RAKORNAS Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting”, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Wapres Apresiasi Komitmen Kuat Para Kepala Daerah Turunkan Stunting

“Atau pemerintah yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada maslah stunting yg serius di daerahnya agar betul-betul serius dan sekali lagi betul-betul menjadikan program ini program prioritas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, pihaknya akan melakukan review terhadap penganggaran stunting di setiap wilayah.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

“Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD bapak ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia berharap melalui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan stunting maka tahun kedepan akan tercipta penurunan angka stunting.

Selain itu, Tito menjelaskan, dalam penganggaran APBD 2021, secara nasional semua daerah menganggarakan sekitar Rp 11,14 miliar.

Tito menyebutkan, tiga daerah tertinggi yang menganggarkan penanganan stunting adalah Kalimantan Tengah dengan Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah dengan Rp 42,18 miliar, dan Papua dengan Rp 31,48 miliar.

Sedangkan, ia menyebut masih ada daerah masih rendah dalam memberikan alokasi anggaran penanganan stunting, yakni Papua Barat, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

“Papua Barat misalnya belum alokasikan anggaran spesifik stunting, kemudian DKI Jakarta sebesar 0,5 miliar, kemungkinan problema stunting ini juga bukan menjadi problema yang besar dan Bengkulu sebesar 0,35 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Dalam kesempatan yang sama, Tito memberikan apresiasi kepada provinsi yang sudah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting.

Ia menegaskan, program penurunan angka stunting di Tanah Air tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat tidak akan mampu bekerja sendiri. Pemerintah daerah selain memiliki kapasitas, pemerintah daerah lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.