Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Kompas.com - 23/08/2021, 12:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah serius dalam mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penurunan angka stunting.

Secara khusus, Tito mendorong pemerintah daerah lebih serius dalam menyusun alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 terkait penanganan stunting.

“Bagi pemerintah daerah yang alokasi anggarannya masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasonal, dan kemendagri memiliki datanya,” kata Tito dalam acara virtual “RAKORNAS Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting”, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Wapres Apresiasi Komitmen Kuat Para Kepala Daerah Turunkan Stunting

“Atau pemerintah yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada maslah stunting yg serius di daerahnya agar betul-betul serius dan sekali lagi betul-betul menjadikan program ini program prioritas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, pihaknya akan melakukan review terhadap penganggaran stunting di setiap wilayah.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

“Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD bapak ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia berharap melalui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan stunting maka tahun kedepan akan tercipta penurunan angka stunting.

Selain itu, Tito menjelaskan, dalam penganggaran APBD 2021, secara nasional semua daerah menganggarakan sekitar Rp 11,14 miliar.

Tito menyebutkan, tiga daerah tertinggi yang menganggarkan penanganan stunting adalah Kalimantan Tengah dengan Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah dengan Rp 42,18 miliar, dan Papua dengan Rp 31,48 miliar.

Sedangkan, ia menyebut masih ada daerah masih rendah dalam memberikan alokasi anggaran penanganan stunting, yakni Papua Barat, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

“Papua Barat misalnya belum alokasikan anggaran spesifik stunting, kemudian DKI Jakarta sebesar 0,5 miliar, kemungkinan problema stunting ini juga bukan menjadi problema yang besar dan Bengkulu sebesar 0,35 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Dalam kesempatan yang sama, Tito memberikan apresiasi kepada provinsi yang sudah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting.

Ia menegaskan, program penurunan angka stunting di Tanah Air tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat tidak akan mampu bekerja sendiri. Pemerintah daerah selain memiliki kapasitas, pemerintah daerah lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com