Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah 5 Kali, Akankah Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM?

Kompas.com - 23/08/2021, 07:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 4 Jawa-Bali berakhir Senin (23/8/2021) hari ini.

PPKM Level 2-4 yang berlaku di Jawa dan Bali saat ini merupakan perpanjangan yang kelima kalinya.

Awalnya, pemerintah menetapkan PPKM darurat dilaksanakan sejak 3-20 Juli 2021. Kemudian, pemerintah melakukan perpanjangan PPKM hingga 25 Juli 2021.

Setelahnya, PPKM berubah nama menjadi PPKM level 4, 3, dan 2, serta diperpanjang lagi sampai 2 Agustus 2021.

PPKM level 2-4 ini pun kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Masih belum selesai, PPKM level 2-4 diperpanjang lagi sampai 16 Agustus 2021.

Dalam konferensi pers evaluasi PPKM pada 16 Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa PPKM level 2-4 diperpanjang lagi sampai 23 Agustus 2021.

Baca juga: Depok Menuju PPKM Level 3, Wali Kota Singgung Pelonggaran Pembatasan Kegiatan Ekonomi

Saat ini, PPKM level 2-4 diberlakukan di tujuh provinsi yang ada di Jawa dan Bali.

Adapun dasar hukum pelaksanaan PPKM ini adalah Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 34 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang terbit pada 16 Agustus 2021.

Selain di Jawa dan Bali, PPKM level 2-4 juga berlangsung di wilayah luar Jawa-Bali. PPKM level 2-4 di luar Jawa-Bali juga akan berakhir hari ini.

PPKM bersifat adaptif

Hingga saat ini, pemerintah belum menyatakan apakah PPKM di Jawa-Bali ataupun di luar Jawa-Bali akan kembali diperpanjang.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebijakan PPKM bersifat adaptif.

Artinya, penetapan level PPKM akan berdasarkan perkembangan penularan Covid-19 di daerah masing-masing.

"Kebijakan ini bersifat adaptif di mana penetapan level suatu daerah akan didasarkan pada perkembangan kondisi kasus Covid-19 di masing-masing daerah," ujar Wiku dikutip dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Jumat (20/8/2021).

Pembatasannya pun, menurut Wiku, bersifat dinamis.

Sehingga, nantinya tiap daerah akan diperlonggar atau diperketat sesuai dengan keadaan kasus Covid-19 masing-masing daerah tersebut.

Wiku menjelaskan, terkait dengan leveling PPKM ini, level paling ketat adalah level 4. Sebaliknya, level paling longgar adalah level 1.

Baca juga: Satgas: Penerapan Level PPKM Bersifat Adaptif Sesuai Kondisi Covid-19 di Daerah

Adapun tujuan dalam penerapan level 1 hingga 4 ini, menurut Wiku, agar masyarakat dapat produktif beraktivitas dan tetap aman dari Covid-19.

PPKM juga akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus terkini di Indonesia.

"Sehingga, pengendalian kasus dan juga pemulihan sektor ekonomi dapat dijalankan secara beriringan untuk mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid-19," kata Wiku.

Ditegur WHO

Sementara itu, jumlah kasus harian akibat penularan virus corona SARS-Cov-2 yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia dilaporkan masih terus bertambah.

Data Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu (22/8/2021) menunjukkan ada 12.408 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 kini mencapai 3.979.456 orang, sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Selain itu, kasus kematian dalam 24 jam juga masih tercatat berada di atas 1.000 kasus.

Pada periode 21-22 Agustus 2021, tercatat ada 1.030 pasien yang tutup usia setelah terinfeksi virus corona.

Sehingga, total angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 126.372 orang.

Namun, pemerintah juga melaporkan ada penambahan 24.276 pasien Covid-19 yang sembuh dalam sehari.

Dengan demikian, total pasien sembuh dari Covid-19 sampai saat ini berjumlah 3.546.324 orang.

Di tengah pelaksanaan PPKM level 2-4 dan kasus positif Covid-29 yang masih bertambah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan demi membendung penularan virus corona.

Baca juga: WHO Tegur RI karena Mobilitas di Jawa Naik Seperti Sebelum Pandemi

Diberitakan Reuters, 19 Agustus 2021, hal itu dikarenakan data baru yang menunjukkan bahwa mobilitas untuk ritel dan rekreasi telah mencapai tingkat pra-pandemi di beberapa wilayah utama.

Laporan situasi terbaru WHO menyoroti "peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat dalam ritel dan rekreasi" di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang secara kolektif menampung sekitar 97 juta orang.

Adapun yang dimaksud ruang ritel dan rekreasi mengacu pada restoran, kafe, pusat perbelanjaan, perpustakaan, museum, dan taman hiburan.

"Perumusan rencana konkret dan tindakan mendesak sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak peningkatan mobilitas pada transmisi dan kapasitas sistem kesehatan," tulis laporan itu.

Evaluasi Jokowi

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya terus meningkatkan penanganan terhadap pandemi.

Ia mengingatkan, virus corona atau SARS-CoV-2 sangat sulit diprediksi perkembangannya.

Karena itu, Jokowi meminta para kepala daerah dan semua pihak terkait tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan kasus positif Covid-19.

"Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa yang namanya virus corona ini betul-betul sangat sulit diduga dengan kalkulasi-kalkulasi apa pun," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Jawa Timur yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Jokowi Peringatkan Jatim soal Angka Kematian Covid-19 Capai 7,1 Persen

Jokowi mengingatkan agar jangan sampai ada varian baru virus corona yang tidak diwaspadai kehadirannya, sehingga varian baru itu menyebar secara luas di masyarakat.

Presiden mengatakan, kunci penanganan pandemi meliputi tiga hal. Pertama, mengurangi pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah dengan memindahkan mereka ke tempat isolasi terpusat (isoter).

Jokowi menduga, tingginya angka kematian pasien Covid-19 disebabkan karena banyak pasien isolasi mandiri terlambat mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat. Saat dilarikan ke rumah sakit kondisi pasien sudah terlanjur parah.

Tingginya angka kematian juga diduga karena banyak pasien yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Dengan kondisi demikian, kata Jokowi, pelayanan fasilitas isolasi terpusat menjadi kunci menekan angka kematian.

Kunci kedua yakni mempercepat vaksinasi. Jokowi memerintahkan semua pemda segera menyuntikkan stok vaksin yang dimiliki ke masyarakat.

Baca juga: Apakah Besok PPKM Diperpanjang Lagi? Ini Evaluasi Epidemiolog

Jokowi mengatakan, vaksin yang datang pada bulan Agustus ini mencapai 72 juta dosis. Kemudian, pada bulan depan diperkirakan yang datang mencapai 70 juta dosis.

Jumlah tersebut bukan angka yang kecil mengingat biasanya vaksin yang datang hanya berjumlah 8-10 juta dalam satu bulan. Bahkan, sebelumnya, butuh waktu tujuh bulan untuk mendapat 68 juta dosis vaksin.

Langkah ketiga yakni memastikan suplai obat tidak terlambat. Jika ada pasien yang masuk ke fasilitas isolasi terpusat, obat harus segera diberikan.

"Tiga ini kalau kita kerjakan, insya Allah akan semakin turun kasus-kasus," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com