Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luncurkan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021, Ini Harapan KPU

Kompas.com - 20/08/2021, 17:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia meluncurkan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021 secara virtual, Jumat (20/8/2021).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilhan Saputra mengharapkan, program ini bisa mewujudkan pemilihan yang cerdas, rasional, mandiiri, dan bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum (pemilu).

"Jadi dia tidak berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, kita bisa hindari kemudian money politic, kita bisa hindari kalau mereka memilih karena hal-hal lain di luar rasional pemilih,” kata Ilham dalam siaran YouTube KPU RI, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: KPU Rencanakan Pencoblosan Pemilu 2024 pada 21 Februari

Ilham mendorong para pemilih dapat memberikan suara berdasarkan pertimbangan rasional, yakni visi misi dan rekam jejak pasangan calon.

Ia juga berharap program ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilih, memantau pelaksanaan pemilu, hingga menjadi panitia dalam pemilu.

"Ini penting untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat," ucap dia.

Lebih lanjut, Ilham mengajak keterlibatan masyarakat dalam Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021.

Baca juga: KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

Secara khusus, ia pun mendorong jajarannya di tingkat daerah untuk menyesuaikan program ini dengan kondisi sasaran di wilayah masing-masing.

"Kita memberikan keleluasaan kepada provinsi dan kabupaten kota, koordinasi ya dengan KPU RI tentunya, untuk memberikan segmentasi, satu segmentasi mana saja yang menjadi sasaran program ini," kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, Muhammad Eberta Kawima menerangkan, program ini akan dimulai pada tahun 2021 sampai tahun 2024.

Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021 ini akan dilakukan dalam 4 tahapan. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 68 lokus dari seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Tahap pertama dilaksanakan tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi serta peningkatan pemahanan tentang arti penting pemilu dan pemilihan.

Tahap kedua dilaksanakan tahun 2022 dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran politik masyarakat.

Tahap ketiga dilaksanakan tahun 2023 dengan tujuan membangun kesukarelaan dalam proses pemilihan.

Keempat dilaksanakan tahun 2024 dengan tujuan menumbuhkan iklim demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.

"KPU provinsi dan kabupaten kota akan memfasilitasi kader untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu," ucap Eberta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com