Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gakeslab Bingung Cari Barang Setelah Harga Tes PCR Turun, Pemerintah Diminta Pangkas Hambatan Distribusi

Kompas.com - 19/08/2021, 21:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah meningkatkan efisiensi rantai distribusi alat tes real time polymerase chain reaction (RT-PCR) untuk menekan biaya pengadaan.

Hal ini disampaikan Netty dalam merespons keluhan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab). Menurut mereka, penurunan tarif tertinggi pemeriksaan PCR menyulitkan penyedia alat kesehatan dalam pengadaan barang.

"Sudah waktunya pemerintah turun tangan untuk meningkatkan efisiensi rantai distribusi alat tes PCR dengan memangkas hambatan-hambatan yang meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi tes PCR," kata Netty saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Gakeslab Indonesia: Harga PCR Turunnya Drastis, Kami Bingung Cari Barang

Menurut Netty, keluhan yang disuarakan Gakeslab itu menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha alat kesehatan termasuk PCR.

"Hal ini menjadi lagi-lagi menjadi preseden dalam kurang efektifnya kinerja Pemerintah dalam penanganan pandemi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di samping itu, Netty menilai pemerintah terlambat mengeluarkan perintah unyuk menurunkan harga tes PCR.

Padahal, selama ini angka tes PCR di Indonesia masih jauh di bawah standar World Health Organization (WHO).

Menurut dia, hal itu semestinya petunjuk bagi pemerintah bahwa masyarakat tidak memiliki insentif untuk melakukan tes PCR, atau bahkan harus memilih antara melakukan tes PCR atau memenuhi kebutuhan pokok karena ekonomi sedang sulit.

"Apakah, dalam rentang waktu 1,5 tahun pandemi Covid-19 ini, belum pernah ada yang menyampaikan kepada pembuat keputusan bahwa harga tes PCR masih jauh dari terjangkau?" ucapnya.

Baca juga: Rincian Terbaru Harga Tes Antigen dan PCR

Sebelumnya, Ketua Gakeslab Sugihadi mengatakan, penurunan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang ditetapkan pemerintah cukup dratis sehingga sedikit menyulitkan penyedia alat kesehatan dalam pengadaan barang.

"Ada pengumuman pemerintah bahwa harga PCR turun dan harganya cukup drastis, nah kami-kami ini sebagai supplier juga bingung ini cari barang ke mana," kata Sugihadi dalam konferensi pers secara virtual yang digelar Koalisi dan Asosiasi Kesehatan, Rabu (18/8/2021).

Meski demikian, Sugihadi mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing, pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

Ia menyebutkan, 900 perusahaan alat kesehatan yang tergabung dalam Gakeslab Indonesia berkomitmen untuk memperhatikan aspek kualitas, mutu, dan keamanan dalam penyediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

"Kita berusaha untuk tidak mahal (alkes) tapi walaupun tidak mahal kita memperjuangkan untuk mempertahankan prinsip kualitas, ketersediaan dan keamanan harus tetap bermutu alat-alat yang kita suplai untuk mendukung pelayanan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Harga Tes PCR RI Termurah Kedua di ASEAN Setelah Vietnam

Kemenkes telah menetapkan batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa-Bali Rp 495.000 dan Rp 525.000 di daerah lain. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada Minggu (15/8/2021).

Selain menurunkan harga tes PCR, Kemenkes meminta fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan laboratorium untuk mengumumkan hasil pemeriksaan PCR dalam durasi 1x24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com