Seperti Solok, Sidang Dewan Harus Dibayar Asbak (Melayang)

DALAM pertandingan cabang olahraga atletik di Olimpiade, dua atlet dari Palestina dan Indonesia dinyatakan sebagai juara kembar dan berhak mendapat medali emas untuk keduanya.

Catatan waktu yang ditempuh dalam lomba sprint 100 meter tersebut, juga identik. Sama persis.

Panitia dan juri yang semula terbelah pendapatnya saat memutuskan siapa peraih medali emas akhirnya bulat bersepakat. Hasil pemindaian elektronik menghasilkan dua atlet ini berhak mendapatkan medali emas.

Usai pengalungan medali, dua atlit peraih emas itu diwawancara awak media soal rahasia mereka bisa berlari secepat itu dan memecahkan rekor dunia.

Uniknya, baru kali ini dalam sejarah Olimpiade diadakan, ada dua atlet bersamaan meraih medali emas untuk cabang olahraga yang sama.

Atlet dari Palestina mengungkap rahasianya, jika dia biasa berlari secepat kilat karena terbiasa menghindari tembakan dari tentara Israel di tanah kelahirannya yang sampai sekarang masih berkecamuk konflik tanpa berkesudahan.

Sementara atlet Indonesia berkisah dia bisa meraih emas dikarenakan saat berlomba dirinya membayangkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok, di Sumatera Barat.

Anggota Dewan di Solok harus cekatan dan sigap untuk menghindar dari lemparan asbak yang berasal dari anggota yang lain.

Para jurnalis yang meliput acara ini masih bingung dengan penuturan atlet Indonesia tersebut soal DPRD Solok.

Untungnya ada wartawan asal Indonesia yang masih menyimpan video viral dari suasana sidang DPRD Solok yang berlangsung ricuh dan saling lempar asbak rokok dan meja digulingkan.

Sekali lagi, gambaran Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid soal wajah anggota dewan kita sangat presisi. Bukan lagi seperti Taman Kanak-Kanak (TK) bahkan sudah turun merosot ke level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kisruh DPRD Solok

Persidangan DPRD Solok, Sumatera Barat, yang berlangsung kemarin (Solok, 18 Agustus 2021) tepat dilakukan sehari setelah peringatan HUT Indonesia ke-76.

Semula sidang peripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok itu membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena persoalan lama menyangkut ketidakpercayaan anggota dewan terhadap ketua DPRD, maka sidang yang seharusnya menuntaskan persoalan penting bagi kemajuan Solok di masa yang akan datang menjadi ricuh.

Tidak saja saling teriak dan mengumpat, anggota dewan yang terhormat ini membalikkan meja dan saling melempar asbak rokok (Kompas.com, 18 Agustus 2021).

Baca juga: Anggota DPRD Solok Ricuh Saat Rapat, Ada yang Nyaris Baku Hantam, Naik Meja, Siram Air, dan Lempar Asbak

Sebelum insiden lempar asbak di DPRD Solok ini viral, kejadian memalukan tentang anggota Dewan yang terhormat juga terjadi di Kabupaten Bungo, Jambi.

Sejumlah anggota DPRD Bungo, dengan wajah tegas dan berucap garang meminta perhatian kepada Ketua DPRD Bungo agar memperhatikan pencairan uang perjalanan dinas yang sudah tiga bulan belum terbayarkan. Jika tidak juga jelas pencairannya, mereka mengancam mogok kerja.

Memalukan sekaligus menyedihkan

Berbicara soal kualitas anggota Dewan kita, terutama yang berada di daerah-daerah memang harus diakui masih menjadi tantangan berat bagi pengembangan demokrasi di tingkat lokal.

Alih-alih memberikan sumbangsih dalam hal penguatan aras demokrasi di daerahnya masing-masing, banyak tugas pokok anggota sebagai DPRD gagal dijalankan dan tidak optimal.

Tugas dan wewenang anggota DPRD adalah membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Bupati; membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati; melaksanakan pengawasan terhadap pekaksanaan Perda dan APBD; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ke tiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD juga memiliki tugas dan kewenangan formal lain seperti pengangkatan dan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati ke menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. DPRD juga memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

Khusus dalam hal pandemi, sebaiknya juga anggota DPRD lebih berdaya guna lagi dalam mengawasi pengalihan dana yang dilaukan pihak eksekutif dalam hal penanganan Covid-19 (refocusing).

Perang melawan wabah tidak bisa diserahkan sendirian ke pihak pemerintah daerah sebagai eksekutif tetapi juga butuh bersinergi dengan legislatif.

Sejak Maret 2020 hingga sekarang ini saya kerap menjadi narasumber kepala daerah di berbagai daerah, mulai dari bupati hingga gubernur yang rata-rata mengeluhkan minimnya kontribusi anggota Dewan.

Dewan begitu aktif bersidang jika membahas persoalan Pokir atau Pokok-pokok Pikiran. Pokir anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Para pihak pun mahfum karena dalam Pokir ada titipan anggota dewan kepada kepala daerah dan jajaran dinas-dinasnya agar digoalkan atau disetujui.

Dukungan politik dari partai asal anggota dewan sangat diperlukan untuk kelangsungan periodesasi kepemimpinan kepala daerah tanpa gangguan. Tidak ada makan siang yang gratis dalam hal ini.

Dalam Pokir sendiri kerap ada pesanan sponsor seperti lokasi obyek program hingga kontraktor yang ditunjuk. Anggota dewan begitu berkepentingan karena untuk merawat suara konstituen.

Sementara, siapa kontraktor yang menjadi pelaksana proyek juga penting diperjuangkan mengingat ada komisi atau cash back dari kontraktor untuk anggota dewan.

Komisi ini “gizi” yang dibutuhkan anggota dewan untuk mengembalikan modal saat kampanye dulu atau persiapan untuk modal “nyaleg” kembali di pemilihan legeslatif mendatang.

Kepala daerah yang berani, tentu akan menolak Pokir yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan tidak paralel dengan visi misi kepala daerah saat kampanye dulu.

Saya yang pernah menyarankan pencoretan Pokir karena tidak sesuai dengan visi misi kampanye kepala daerah serta kondisi pandemi kena juga getahnya, diintimidasi anggota dewan.

Bagimana pula halnya dengan kepala daerah yang teguh mempertahankan penghapusan Pokir sementara rongrongan politis begitu sarat hingga akhir jabatan selesai?

Saya yang hanya konsultan dan tidak menetap lama di daerah tersebut mungkin tidak begitu berat konsekuensinya, tapi bagaimana dengan “rongrongan” ke pihak kepala daerah?

Belajarlah dari Sartono

Belajar dari kejadian Solok dan Bungo, tidak salah jika kita belajar dari sejarah. Bung Karno kerap berujar “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Dari kolega Bung Karno yang bernama Mr Sartono kita menyimak arti sebuah konsistensi dan kesederhanaan,

Sartono adalah pendiri Partai Nasional Indonesia bersama Soekarno di tahun 1927. Walaupun berdarah ningrat Jawa, kehidupan Sartono dihabiskan dengan menjadi aktivis kemerdekaan.

Lulusan meester in de rechten Universitas Leiden, Belanda ini adalah ketua DPR terlama dari 1949–1959. Posisinya sebagai ketua DPR berhenti ketika DPR dibubarkan oleh Sukarno saat mengumumkan Dekrit Presiden 1959.

Ketika Presiden Sukarno membentuk DPR Gotong Royong dan menawarkan jabatan ketua DPR kepada Sartono, dengan tegas Sartono menolak. Menurutnya anggota dewan itu terpilih karena pemilihan, bukan karena penunjukan semata.

Hingga akhir hayatnya, Sartono tinggal di rumah yang sederhana dengan perabotan yang jauh dari kata mewah.

Saran dari sahabat-sahabatnya agar Sartono pindah dari kediamannya yang semenjana ke perumahan mewah seperti para pejabat pada umumnya, ditolak Sartono. Ia memang benar-benar tidak memiliki harta (Merdeka.com, 18 Juli 2017).

Sengaja saya menggunakan judul kolom ini dengan padanan dari judul film besutan Erwin yang menang di Locarno International Film Festival 2021.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang meraih penghargaan Golden Leopard ini mengisahkan tokoh utama yang mempunyai masa lalu yang kelam.

Karena ingin berubah, tokoh utama ini merubah penampilan dan perilakunya agar terlihat garang dan berbeda dengan perilakunya yang dulu.

Anggota Dewan seperti di Solok atau Bungo wajib menonton film dari adaptasi novel yang ditulis Fajar Kurniawan.

Anggota Dewan harus berubah seperti laiknya tokoh film ini. Jangan meniru anggota dewan yang takluk dengan tiang listrik sekalipun. Takluklah pada nilai-nilai kebenaran dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

“Seperti Solok, Sidang Dewan Harus Dibayar Asbak (Melayang)” ini hendaknya mengingatkan kepada anggota Dewan untuk lebih peduli dan punya rasa malu dengan rakyat yang diwakilinya.

Tidak hanya di Solok, di Bungo atau daerah-daerah lain, anggota Dewan yang terhormat harusnya menebarkan simpati dan empati untuk para warga yang menderita karena wabah.

Rakyat masih kelimpungan bagaimana menyiasati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Negara masih kalang-kabut mengatasi dampak sosial pandemi. 

Sungguh tidak elok serta sangat tidak pantas jika kelakuan lempar asbak dan menuntut uang perjalanan dinas diumbar tanpa malu ke depan rakyatnya.

Berubahlah, mumpung masih diberi waktu!