Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pidato Kenegaraan, LaporCovid-19 Sayangkan Jokowi Tak Minta Maaf atas Angka Kematian Covid-19

Kompas.com - 17/08/2021, 15:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comLaporCovid-19 memberikan sorotan atas absennya rasa simpati Presiden Joko Widodo terhadap tingginya angka kematian Covid-19 di Sidang Tahunan MPR, Bersama DPR-DPD RI, Senin (16/8/2021).

Meskipun dalam pidato kenegaraan Jokowi kemarin banyak memuat topik pandemi, namun tidak ada yang menyinggung soal keparahan pandemi yang terjadi di Tanah Air.

"Tetapi sayang sekali justru di dalam pidatonya sama sekali tidak menampakan dampak atau besaran keparahan dari pandemi ini," kata salah satu inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana dalam konferensi pers, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Tanggapi Pidato Kenegaraan, ICW Nilai Jokowi Kesampingkan Komitmen Perangi Korupsi

Irma menekankan, saat ini sudah ada lebih dari 100.000 pasien yang meninggal karena Covid-19.

Menurut dia, banyaknya pasien meninggal tersebut juga diakibatkan gagalnya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Misalnya, gagalnya penguatan sistem kesehatan, penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) hingga pengetatan pembatasan sosial.

"Jadi sama sekali tidak ada kata-kata permintaan maaf atas ratusan ribu yang meninggal dan hampir 2.000 tenaga kesehatan yang meninggal karena pandemi," ujar dia.

Baca juga: 3,83 Juta Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Tingginya Angka Kematian

Lebih lanjut, Irma menyorot apresiasi Jokowi terhadap tenaga kesehatan yang disampaikan dalam pidato kenegaraan kemarin masih tidak cukup untuk menunjukan rasa simpati pemerintah kepada mereka yang kehilangan sanak-saudara akibat Covid-19.

Sebab, ia menekankan, pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah yang sudah diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi.

"Saya kira ini sangat esensial tidak memberikan, tidak menunjukkan simpati, tidak menunjukkan empati dan bahkan tidak meminta maaf," kata dia.

Baca juga: Dalam 30 Hari Terakhir, Kasus Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Jiwa

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com