Kompas.com - 17/08/2021, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comLaporCovid-19 memberikan sorotan atas absennya rasa simpati Presiden Joko Widodo terhadap tingginya angka kematian Covid-19 di Sidang Tahunan MPR, Bersama DPR-DPD RI, Senin (16/8/2021).

Meskipun dalam pidato kenegaraan Jokowi kemarin banyak memuat topik pandemi, namun tidak ada yang menyinggung soal keparahan pandemi yang terjadi di Tanah Air.

"Tetapi sayang sekali justru di dalam pidatonya sama sekali tidak menampakan dampak atau besaran keparahan dari pandemi ini," kata salah satu inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana dalam konferensi pers, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Tanggapi Pidato Kenegaraan, ICW Nilai Jokowi Kesampingkan Komitmen Perangi Korupsi

Irma menekankan, saat ini sudah ada lebih dari 100.000 pasien yang meninggal karena Covid-19.

Menurut dia, banyaknya pasien meninggal tersebut juga diakibatkan gagalnya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Misalnya, gagalnya penguatan sistem kesehatan, penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) hingga pengetatan pembatasan sosial.

"Jadi sama sekali tidak ada kata-kata permintaan maaf atas ratusan ribu yang meninggal dan hampir 2.000 tenaga kesehatan yang meninggal karena pandemi," ujar dia.

Baca juga: 3,83 Juta Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Tingginya Angka Kematian

Lebih lanjut, Irma menyorot apresiasi Jokowi terhadap tenaga kesehatan yang disampaikan dalam pidato kenegaraan kemarin masih tidak cukup untuk menunjukan rasa simpati pemerintah kepada mereka yang kehilangan sanak-saudara akibat Covid-19.

Sebab, ia menekankan, pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah yang sudah diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi.

"Saya kira ini sangat esensial tidak memberikan, tidak menunjukkan simpati, tidak menunjukkan empati dan bahkan tidak meminta maaf," kata dia.

Baca juga: Dalam 30 Hari Terakhir, Kasus Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Jiwa

Petugas membawa jenazah untuk dimakamkan dengan protokol Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/6/2021). Tiga hektar lahan di TPU Rorotan disiapkan untuk pemakaman jenazah protokol Covid-19. Lahan seluas itu bisa menampung sekitar 7.200 petak makam.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Petugas membawa jenazah untuk dimakamkan dengan protokol Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/6/2021). Tiga hektar lahan di TPU Rorotan disiapkan untuk pemakaman jenazah protokol Covid-19. Lahan seluas itu bisa menampung sekitar 7.200 petak makam.
Selain itu, Irma juga menyinggung soal tidak adanya angka kematian yang masuk kategori probable Covid-19.

Kasus kematian probable Covid-19 adalah jika seseorang meninggal dunia disertai gejala klinis, namun belum menjalani tes pemeriksaan terkait Covid-19.

"Pemerintah sama sekali belum mengumumkan angka kematian probable," kata Irma.

Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini memang terbilang tinggi. Bahkan, dalam 31 hari terakhir ini angka kematian di Indonesia selalu melewati 1.000 orang dalam sehari.

Puncaknya adalah saat angka kematian mencapai 2.069 orang dalam sehari pada 27 Juli 2021.

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian tertinggi di dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.