WP KPK: Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Temuan yang Sangat Serius

Kompas.com - 16/08/2021, 18:07 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai temuan 11 pelanggaran HAM oleh Pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai KPK harus disikapi serius.

"Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius. Mulai dari perlindungan hak perempuan sampai dengan penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan," ujar Yudi dalam keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).

Temuan Komnas HAM, menurut Yudi, mengungkap sisi lain dari TWK yang ternyata bukan hanya sarat dengan perbuatan malaadministrasi sesuai dengan temuan Ombudsman.

Baca juga: Komnas HAM: Stigma dan Label Taliban Jadi Dasar Pemutusan Kerja Pegawai KPK

Namun, juga perbuatan nyata yang merupakan 11 pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional.

Pelanggaran HAM ini, menurut dia, merupakan bukti yang semakin menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang lebih luas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yudi mengatakan, temuan ini juga memperkaya validasi Ombudsman yang menyebutkan adanya pelanggaran dalam prosedur pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan TWK

"Bukti dan validasi ini menjadikan penggunaan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun norma," ujar dia.

Menurut Yudi, sudah sepatutnya rekomendasi Komnas HAM tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut dan berpotensi menimbulkan dampak yang serius.

Baca juga: Komnas HAM: Pimpinan KPK Diduga Langgar HAM dalam Proses Alih Status Pegawai KPK

"Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) untuk menjadi ASN," ucap Yudi.

Adapun 11 pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM itu yakni, Hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis) hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

Berdasarkan temuan dan analisis atas fakta peristiwa, Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi direkomendasikan untuk mengambil alih seluruh proses TWK Pegawai KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.