Komnas HAM: Stigma dan Label "Taliban" Jadi Dasar Pemutusan Kerja Pegawai KPK

Kompas.com - 16/08/2021, 17:18 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Selasa (8/6/2021) Dokumentasi Komnas HAMKomisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Selasa (8/6/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Stigma dan label "taliban" menjadi dasar pemutusan kerja pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) nyata terjadi.

Hal itu disampaikan komisioner Komnas HAM saat membacakan laporan penyelidikan atas penyelenggaraan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

“Telah terjadi pembebastugasan pegawai KPK yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja melalui alih status asesmen TWK. Penggunaan stigma dan label taliban menjadi basis dasar pemutusan kerja melalui proses alih status pegawai KPK menjadi ASN nyata terjadi,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Proses Pengusulan TWK oleh Pimpinan KPK Tak Lazim

Menurut Anam, hal itu nampak dari perubahan mandat dan substansi alih status dari pengangkatan menjadi pengalihan, hingga disepakati menjadi asesmen atau seleksi dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi pedoman tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Tujuannya menyingkirkan atau menyaring pegawai dan label stigma yang dimaksud mulai dari membentuk perkom, kerja sama dengan BKN, pembiayan, menentukan metode, pihak yang terlibat, asesor asesemen hingga penyusunan jadwal pelaksanaan (TWK),” papar Anam.

Proses menyingkirkan beberapa pegawai itu, menurut Anam, juga terepresentasi dari tidak terbuka dan transparannya penyelenggaraan TWK.

Padahal, menurut dia, mekanisme alih status pegawai KPK cukup dengan proses administratif.

“Penyelenggaraan yang tidak transparan, diskriminatif dan terselubung, serta dominiasi pihak tertentu dalam penetapan hasil tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi syarat (MS) hingga pasca penyelenggaraan yang juga tidak terbuka,” kata dia.

“Pengumuman hasil yang menimbulkan ketidakpastian, pembebastugasan yang TMS hingga pemilihan waktu pelantikan 1 Juni 2021 yang merupakan Hari Lahir Pancasila. Padahal mekanisme alih status pada pegawai KPK sebagai konsekuensi dari perubahan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 cukup melalui administrative adjustment,” kata Anam.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Upaya Pengaburan Kebenaran Libatkan pada TWK KPK

Komnas HAM juga mencatat bahwa penyelenggaraan TWK sebagai alih status pegawai KPK tidak hanya merupakan wujud pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.