Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata "Pandemi" dan "Kesehatan" Mendominasi Pidato Kenegaraan Jokowi...

Kompas.com - 16/08/2021, 17:28 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kata "pandemi" dan "kesehatan" sangat mendominasi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, pada sidang tahunan MPR/DPR Tahun 2021 yang diselenggarakan hari ini, Senin (16/8/2021), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Ini dikarenakan pemerintah masih berfokus dalam menangani pandemi Covid-19 yang belum berakhir di Tanah Air.

Tercatat, ada 31 kata "pandemi" yang diucapkan oleh Jokowi sementara kata "kesehatan" sebanyak 19 kali. Kata "pandemi" dan "kesehatan" lebih banyak disebutkan oleh Jokowi tahun ini dibandingkan dengan pidato kenegaraannya tahun lalu.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Mampu Membangun Produksi Vaksin Sendiri

Pada tahun 2020, Jokowi hanya menyebut "pandemi" sebanyak 9 kali sedangkan kata "kesehatan" 12 kali.

Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Jokowi menyebut pandemi ibarat seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah.

Jokowi juga menyebut pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya.

Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah.

Pandemi Covid-19, kata Jokowi, juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih.

Baca juga: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Badui, KSP: Tepis Stigma Negatif

Sementara pada pidato kenegaraannya tahun lalu, Jokowi menyebut pandemi Covid-19 sebagai musibah untuk kebangkitan baru.

"Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar," kata Jokowi.

Jokowi menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini. Ia pun mengakui begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Jokowi juga mengakui kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan pemerintah. Meski begitu, menurutnya pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. 

Dalam pidato kenegaraan Jokowi tahun ini, ia tidak membahas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata "korupsi" hanya disebutkan sekali oleh Jokowi, itu pun saat ia menyebutkan Komisi Pemberantasan korupsi.

Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang menyebut sebanyak dua kali. Bahkan, tahun lalu Jokowi juga menegaskan pemerintah tidak main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Jokowi Sebut APBN Pendidikan Tahun 2022 Disiapkan Rp 541,7 Triliun

Diketahui, sejak menjabat sebagai presiden pada 2014 hingga hari ini, Jokowi memang jarang sekali menyebut kata korupsi dalam pidato kenegaraannya.

Soal hukum pun demikian, tahun ini Jokowi hanya menyebut kata "hukum" lebih sedikit yaitu sebanyak 3 kali. Sementara tahun lalu sebanyak 8 kali.

Tahun lalu, Jokowi tidak menyingung soal infrastruktur pada pidato kenegaraannya. Namun, pada tahun ini Jokowi membahasnnya sebanyak dua kali.

Baca juga: Jokowi: Perlu Ada Peningkatan Pendapatan Negara Menjadi Rp 1.840,7 Triliun pada 2022

Ia mengatakan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.

Kata "kerja" yang biasanya menjadi slogan andalan Jokowi hanya diucapkan sebanyak 19 kali dalam pidato kenegaraan tahun ini. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yaitu sebanyak 27 kali.

Pada 2020, Jokowi juga menyebut bahwa semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM.

Akan tetapi, tahun ini Jokowi tidak menyingung HAM sama sekali dalam pidato kenegaraannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com