Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur LPDP: 64 Persen Koruptor Indonesia Lulusan Perguruan Tinggi

Kompas.com - 09/08/2021, 13:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso mengatakan sebanyak 64 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi.

Dengan demikian, Dwi mengatakan, negara tidak ingin intelektual Indonesia menjadi koruptor.

"Karena ternyata jumlah koruptor di Indonesia itu 64 persen adalah lulusan perguruan tinggi, kita tidak ingin punya intelektual seperti itu,” kata Dwi dalam siaran Youtube Ditjen Diktiristek, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Saat Eks Koruptor Ditunjuk Jadi Pengawas Anak Perusahaan BUMN...

Dwi juga menyampaikan, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menjadi intelektual yang terdidik.

Menurut dia, kaum terdidik seharusnya mengemban sikap cinta Tanah Air, memiliki integritas, dan jujur.

"Dalam secara perjuangan bangsa, selalu bangsa ini maju karena kaum terdidik tapi adalah kaum terdidik yang cinta Tanah Air, kaum terdidik yang penuh dengan integritas, penuh dengan kejujuran, bukan kaum-kaum terdidik yang korupsi," ujar dia.

Ia menilai hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para generasi penerus bangsa untuk bisa menjadi intelektual yang terdidik.

"Ini saya pikir tantangan bagi kita semua kaum terdidik yang ada di Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Pakar: KPK Menunjukkan Taring ke Sesama Lembaga Negara, Bukan Koruptor

Lebih lanjut, Dwi melanjutkan, perubahan zaman yang cepat dan tidak terprediksi akan terus terjadi di masa depan.

Ia juga mendorong agar para generasi muda mampu beradaptasi mengikuti perkembangan di masa depan.

"Semuanya perlu adventure, perlu flexibility. Tidak bisa kita lagi kaku birokratis seperti kayu ini karena perahu kayu ini tidak cocok untuk lingkungan yang sangat berubah ini," ujar dia.

Baca juga: Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com