Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

Kompas.com - 08/08/2021, 10:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat.

Ia mewanti-wanti jajarannya supaya tidak menyimpan stok vaksin terlalu lama. Persediaan vaksin, kata dia, harus segera disuntikkan ke warga

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021).

"Kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati dapat vaksin, wali kota dapat vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan pada masyarakat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Semakin cepat vaksin disuntikkan, kata Jokowi, masyarakat kian cepat mendapat perlindungan. Ia menyebut vaksin merupakan salah satu kunci penanganan pandemi.

Presiden memastikan dirinya akan selalu memantau angka kecepatan vaksinasi.

"(Kalau stok vaksin) habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di dinkes maupun di RS, puskesmas. Perintahkan semua segera suntikkan," ujarnya.

Selain vaksin, Jokowi menekankan pentingnya pembatasan mobilitas masyarakat. Untuk mencegah penularan, harus dilakukan pembatasan kegiatan setidaknya selama 2 minggu.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Masih Bertambah dan Perintah Jokowi soal Peningkatan Kasus di Luar Jawa-Bali

Upaya lainnya yakni percepatan testing dan tracing. Apabila ada warga terkonfirmasi Covid-19, pemda harus segera melakukan penelusuran siapa saja yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan.

"Orang-orang yang memiliki kasus positif ini segera ditemukan, merespon secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan, kalau nggak, orang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana. Segera temukan," ucap Jokowi.

Terakhir yakni upaya treatment. Jokowi berpesan, jika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19 maka harus segera dibawa ke fasilitas isolasi terpusat.

Gubernur, bupati, dan wali kota bertugas menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di wilayah masing-masing dalam jumlah yang mencukupi. Fasilitas isolasi terpusat bisa memanfaatkan gedung sekolah, balai, gedung olahraga, dan lainnya.

Baca juga: Panglima TNI Minta Petugas Tracer Langsung Identifikasi Bila Temukan Kontak Erat Pertama Covid-19

Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ikut membantu menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di daerah.

"Dan juga libatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), terutama dalam penanganan pasien. Kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, kalo nggak lewat telepon pun nggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com