Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat.

Ia mewanti-wanti jajarannya supaya tidak menyimpan stok vaksin terlalu lama. Persediaan vaksin, kata dia, harus segera disuntikkan ke warga

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021).

"Kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati dapat vaksin, wali kota dapat vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan pada masyarakat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Semakin cepat vaksin disuntikkan, kata Jokowi, masyarakat kian cepat mendapat perlindungan. Ia menyebut vaksin merupakan salah satu kunci penanganan pandemi.

Presiden memastikan dirinya akan selalu memantau angka kecepatan vaksinasi.

"(Kalau stok vaksin) habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di dinkes maupun di RS, puskesmas. Perintahkan semua segera suntikkan," ujarnya.

Selain vaksin, Jokowi menekankan pentingnya pembatasan mobilitas masyarakat. Untuk mencegah penularan, harus dilakukan pembatasan kegiatan setidaknya selama 2 minggu.

Upaya lainnya yakni percepatan testing dan tracing. Apabila ada warga terkonfirmasi Covid-19, pemda harus segera melakukan penelusuran siapa saja yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan.

"Orang-orang yang memiliki kasus positif ini segera ditemukan, merespon secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan, kalau nggak, orang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana. Segera temukan," ucap Jokowi.

Terakhir yakni upaya treatment. Jokowi berpesan, jika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19 maka harus segera dibawa ke fasilitas isolasi terpusat.

Gubernur, bupati, dan wali kota bertugas menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di wilayah masing-masing dalam jumlah yang mencukupi. Fasilitas isolasi terpusat bisa memanfaatkan gedung sekolah, balai, gedung olahraga, dan lainnya.

Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ikut membantu menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di daerah.

"Dan juga libatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), terutama dalam penanganan pasien. Kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, kalo nggak lewat telepon pun nggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," kata Jokowi.