Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2045 Indonesia Diprediksi Jadi Negara Kuat, Rekonsolidasi Dinilai Penting Dilakukan

Kompas.com - 07/08/2021, 12:49 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai, bangsa Indonesia mengalami banyak kemunduran dalam berbagai aspek menjelang 100 tahun kemerdekaan.

Padahal, kata dia, sejumlah lembaga survei internasional telah memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. 

"Tahun 2045 nanti 100 tahun, pernah diprediksikan oleh berbagai lembaga internasional yang kredibel Indonesia akan menjadi negara ke-4 atau ke-5 terbesar, terkuat ekonominya di dunia," kata Azra dalam Peluncuran dan Bincang Buku Negara Bangsa di Simpang Jalan pada Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Azyumardi Azra: Ini Lebih dari Pembangkangan

Akan tetapi, menurut dia, pandemi Covid-19 telah menimbulkan setback atau kemunduran dalam berbagai hal termasuk di dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, kata Azra, misalnya hubungan antara pejabat dengan publik.

"Misalnya mengenai komunikasi yang macet, istilah-istilah yang terus berubah, PSBB, PPKM dan seterusnya, yang membuat masyarakat juga kebingungan, komunikasinya enggak jalan," kata dia.

"Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita masih tetap optimis menjelang 2045 maka ada beberapa prasarat yang juga sudah banyak dikemukakan," ucap Azra.

Baca juga: BKN Sebut 51 Pegawai KPK Tak Bisa Dibenahi, Azyumardi Azra: Memang Anda Tuhan?

Menurut Guru Besar bidang antikorupsi ini, salah satu aspek yang harus dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tahun 2045 adalah rekonsolidasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya.

Rekonsoludasi itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan menciptakan kembali keseimbangan kelembagaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia, menurut dia, saat ini terlalu kuat. Hal itu, terjadi akibat adanya dukungan suatu koalisi politik di DPR yang begitu besar.

"Kita seolah kembali ke zaman Orde Baru, di mana eksekutif itu terlalu kuat ya, itu kan dulu yang dikritik waktu zaman Pak Harto," ucap Azra.

Baca juga: Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Akibatnya, terjadi perubahan-perubahan Undang-undang yang membuat gaduh Tanah Air. Misalnya, perubahan UU Minerba dan UU KPK.

"Sehingga kemudian, hampir tidak ada lagi check and balance, tidak ada lagi koreksi, apapun yang dinginkan eksekutif itu tidak ada yang bisa ditolak," ujar Azra.

"Jadi kita memerlukan rekonsolidasi demokrasi kita menjelang 2045 nanti, maka kita harus membuat kembali ekuilibrium yang membuat lembaga-lembaga itu bisa bekerja dengan baik dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com