BKN Sebut 51 Pegawai KPK Tak Bisa Dibenahi, Azyumardi Azra: Memang Anda Tuhan?

Kompas.com - 27/05/2021, 11:24 WIB
Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Fabian Januarius KuwadoCendikiawan Muslim Azyumardi Azra
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, tidak sepakat dengan anggapan bahwa 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan karena dianggap tidak bisa berubah dan mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan.

Anggapan tidak akan berubahnya para pegawai yang diberhentikan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf.

"Jadi tidak ada orang dipalu godam (diputuskan diberhentikan semua) dan (dianggap) enggak bisa dibina, memang Anda ini Tuhan? Menganggap orang tidak bisa diperbaiki, memang Anda siapa," tutur Azra dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: Dituding Membangkang Jokowi, Ini Pernyataan Kontoversial BKN soal TWK KPK

Azra juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh enam lembaga dalam melakukan rapat koordinasi dan memutuskan memberhentikan para pegawai sudah bukan berada di tataran subordinasi atau pembangkangan.

Namun, ia melanjutkan, tindakan itu adalah bentuk dari memelesetkan atau bentuk penyimpangan atas desain pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terkait alih fungsi status kepegawaian menjadi ASN.

Dalam forum yang sama, diketahui Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sempat menyampaikan bahwa desain revisi UU KPK terkait alih fungsi status kepegawaian itu tidak dilakukan untuk melakukan pemecatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini lebih dari pembangkangan, lebih dari subordinasi. Saya kira ini adalah memelesetkan, menyimpangkan apa yang disebut desain yang dijelaskan Pak Arsul Sani, yang dimaksud desain itu bukan memecat mereka," kata dia.

Baca juga: BKN: 51 Pegawai KPK Diberhentikan karena Tak Cukup Waktu untuk Dibina

Azra juga menegaskan agar TWK tidak digunakan pada pegawai KPK sama dengan digunakan untuk para calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebab, TWK untuk calon CPNS dapat menentukan mereka dianggap tak lolos, tetapi para pegawai KPK sudah bekerja dan mendedikasikan dirinya bertahun-tahun untuk lembaga antirasuah itu.

"Jangan disamakan dong ini, orang sudah belasan tahun di situ, mengabdi. Kalau CPNS itu baru, bisa tidak lulus, kalau ini (pegawai KPK) jelas mereka sudah mengabdi pada institusi penting ini," kata Azra.

Baca juga: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat, ICW Nilai Ada Keterlibatan Kelompok Tertentu

Ia pun menganggap TWK bermasalah. Azra mencontohkan dengan adanya soal-soal yang dianggapnya masuk kategori pelecehan.

"TWK itu bermasalah, saya juga lihat pertanyaan yang diajukan ada tentang apakah mau jadi istri kedua atau tidak, ini pelecehan. Tidak benar itu. Saya cek TWK untuk CPNS tidak ada seperti itu," ucap Azra.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.