2045 Indonesia Diprediksi Jadi Negara Kuat, Rekonsolidasi Dinilai Penting Dilakukan

Padahal, kata dia, sejumlah lembaga survei internasional telah memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. 

"Tahun 2045 nanti 100 tahun, pernah diprediksikan oleh berbagai lembaga internasional yang kredibel Indonesia akan menjadi negara ke-4 atau ke-5 terbesar, terkuat ekonominya di dunia," kata Azra dalam Peluncuran dan Bincang Buku Negara Bangsa di Simpang Jalan pada Sabtu (7/8/2021).

Akan tetapi, menurut dia, pandemi Covid-19 telah menimbulkan setback atau kemunduran dalam berbagai hal termasuk di dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, kata Azra, misalnya hubungan antara pejabat dengan publik.

"Misalnya mengenai komunikasi yang macet, istilah-istilah yang terus berubah, PSBB, PPKM dan seterusnya, yang membuat masyarakat juga kebingungan, komunikasinya enggak jalan," kata dia.

"Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita masih tetap optimis menjelang 2045 maka ada beberapa prasarat yang juga sudah banyak dikemukakan," ucap Azra.

Menurut Guru Besar bidang antikorupsi ini, salah satu aspek yang harus dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tahun 2045 adalah rekonsolidasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya.

Rekonsoludasi itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan menciptakan kembali keseimbangan kelembagaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia, menurut dia, saat ini terlalu kuat. Hal itu, terjadi akibat adanya dukungan suatu koalisi politik di DPR yang begitu besar.

"Kita seolah kembali ke zaman Orde Baru, di mana eksekutif itu terlalu kuat ya, itu kan dulu yang dikritik waktu zaman Pak Harto," ucap Azra.

Akibatnya, terjadi perubahan-perubahan Undang-undang yang membuat gaduh Tanah Air. Misalnya, perubahan UU Minerba dan UU KPK.

"Sehingga kemudian, hampir tidak ada lagi check and balance, tidak ada lagi koreksi, apapun yang dinginkan eksekutif itu tidak ada yang bisa ditolak," ujar Azra.

"Jadi kita memerlukan rekonsolidasi demokrasi kita menjelang 2045 nanti, maka kita harus membuat kembali ekuilibrium yang membuat lembaga-lembaga itu bisa bekerja dengan baik dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutur dia.