Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Kompas.com - 06/08/2021, 10:36 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) masih melanjutkan proses seleksi calon hakim agung (CHA) hingga hari ini, Jumat (6/8/2021).

Adapun dari lima calon yang menjalani wawancara terbuka hari ini, tiga diantaranya berasal dari Tentara Republik Indonesia (TNI) berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Ketiganya adalah Brigjen Slamet Sarwo Edy, Brigjen Tama Ulinta, dan Brigjen Tiarsen Buaton. Mereka merupakan calon hakim agung untuk kamar militer.

Baca juga: Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Berdasarkan data Komisi Yudisial, Slamet Sarwo Edy saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Ia memulai kariernya pada tahun 1991 sebagai penasihat hukum Kodam Diponegoro Semarang.

Pria berusia 55 tahun ini pernah menjadi kepala pengadilan militer di Banda Aceh, Yogyakarta dan Balikpapan.

Pada 2017 lalu ia pernah menjadi Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Kali Pertama, Kepala Pengadilan Militer Dipecat akibat Selingkuh

Sementara itu Tama Ulinta merupakan Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Perempuan berusia 56 tahun ini memulai karier pada tahun 2003 sebagai hakim militer di Medan.

Pada tahun 2012, Tama Ulinta pernah diangkat menjadi Kepala Pengadilan Militer II Jakarta.

Sebelum jabatannya saat ini, selama satu tahun bertugas sebagai Hakim Militer Tinggi di Pengadilan Militer Utama.

Calon hakim agung berpangkat bintang satu yang terakhir adalah Tiarsen Buaton.

Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad.

Pria asal berusia 57 tahun asal Tapanuli Utara ini memulai karier tahun 1990 sebagai perwira hukum di Kodam Wirabuana yang saat ini bernama Kodam Hassanuddin, Makassar.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim Berhentikan Kepala Pengadilan Militer Makassar

Berbeda dengan dua kandidat lainnya; Tiarsen Buaton tidak berlatar sebagai hakim pengadilan militer.

Ia lebih banyak mengabdi sebagai pendidik hukum untuk para anggota TNI.

Sebagai pengajar Tiarsen Buaton fokus pada materi hukum internasional, hukum humaniter (kejahatan perang), hukum organisasi internasional, dan hukum perjanjian internasional.

Diketahui selain tiga Brigjen tersebut, KY juga melakukan wawancara terbuka pada Panitera Muda Perdata Khusus MA, Haswandi, dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial MA, Fauzan.

Proses wawancara terbuka para calon hakim agung sudah berlangsung sejak Selasa (3/8/2021) dan akan berakhir pada Sabtu (7/8/2021).

Selanjutnya KY akan memilih siapa saja yang nama yang terpilih untuk diajukan dan disahkan oleh DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com