Majelis Kehormatan Hakim Berhentikan Kepala Pengadilan Militer Makassar

Kompas.com - 31/07/2019, 10:47 WIB
Ilustrasi Daily MailIlustrasi
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), memberhentikan dengan hormat Kepala Pengadilan Militer di Makassar yang berinisial HM.

"Hakim HM diberhentikan karena terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

"(Dia) mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami," kata Joko.

Putusan dalam sidang MKH digelar secara tertutup di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, pada Selasa (30/7). Sidang diketuai oleh Joko Sasmito.

Baca juga: Hakim Kasasi BLBI Dilaporkan, MA Minta KY Perhatikan Azas Praduga Tak Bersalah

Sidang MKH dilakukan oleh dua unsur, yaitu KY dan MA. Sumartoyo, Aidul Fitriciada Azhari, Farid Wajdi yang mewakili KY. Sedangkan, MA diwakili oleh Desnayeti, Hidayat Manao, dan Yasardin.

HM selaku hakim terlapor juga diketahui melakukan intervensi terhadap pemeriksaan terlapor. Dia juga melakukan penyalahgunaan wewenang saat HM bertugas sebagai hakim kepala di Pengadilan Militer di Makassar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan laporan dan fakta persidangan, MKH memutuskan bahwa Hakim HM terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2 dan angka 3 jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

"Hal ini membuktikan bahwa hakim dari semua badan peradilan, termasuk hakim militer, yang melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi tegas. Hakim terikat pada ketentuan perilaku yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Joko.

Lebih lanjut Joko menyebutkan bahwa KY akan terus mendorong para hakim dari semua badan peradilan untuk dapat menjaga perilakunya, baik di dalam maupun di luar dinas, serta tegas dalam melaksanakan KEPPH.

MKH adalah forum pembelaan bagi hakim yang diduga melanggar KEPPH, dan digelar oleh KY bersama-sama dengan MA.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga 'Laundry' Boleh Buka sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga "Laundry" Boleh Buka sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X