Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Kompas.com - 03/08/2021, 18:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kurang dari 80,7 responden menyatakan tak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi pada kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021.

"Ketika kita tanyakan, apakah ibu/bapak/saudara setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? Yang menjawab tidak setuju, sangat-sangat dominan yaitu berada di angka 80,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan hasil survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Khoirul melanjutkan, untuk responden yang memilih setuju hanya mencapai 7,4 persen. Sementara itu, responden yang mengaku tidak tahu dan tidak jawab sebesar 12 persen.

Penolakan responden terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga dibuktikan melalui survei wacana perubahan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 68,4 persen responden tidak setuju dengan perubahan amandemen ke-5 UUD 1945.

Baca juga: Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

"Sedangkan 9,1 persen setuju, dan tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 22,5 persen," ucap Khoirul.

Atas temuan tersebut, Khoirul berpandangan bahwa dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan muncul kontraprduktif.

Ia pun menggambarkan adanya sebuah komunitas atau gerakan yang secara terang-terangan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Ini tentu agak kontraproduktif terutama bagi mereka yang belakangan berusaha misalnya untuk mengawinkan, ada wacana bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, misalnya. Ternyata di basis masyarakat kita relatif, menilai itu kurang produktif bagi perkembangan demokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, hasil survei tersebut juga mengungkapkan, pemilih partai politik mana yang setuju dan tidak setuju terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Hasilnya adalah, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P.

Baca juga: Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

"Lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," tambah dia.

Sementara itu, mereka yang tidak setuju pada wacana masa jabatan tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (17,28 persen), pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (13,99 persen), pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (11,11 persen), dan pemilih Partai Demokrat (8,66 persen).

"Data tersebut menunjukkan bahwa wacana perpanjangan masa bhakti presiden tiga periode ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan, basis pendukung Gerindra dan PKB sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah saat ini, juga menjadi bagian dari mereka yang menolak keras wacana perpanjangan masa bakti presiden tiga periode," ungkap Khoirul.

Adapun Indostrategic menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan pendekatan face to face interview memenuhi protokol kesehatan.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan level margin of error 2 persen.

Sebagai informasi, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com