Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Kompas.com - 03/08/2021, 17:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam menyoroti banyaknya baliho Ketua DPR sekaligus politisi PDI-P Puan Maharani di sejumlah daerah belakangan ini.

Menurut dia, pemasangan baliho putri dari Megawati Soekarnoputri itu sebagai upaya meningkatkan popularitas di level nasional.

"Kita bisa melihat sekarang, di setiap jalan itu poster atau baliho dari Mbak Puan. Saya pikir itu juga bagian dari upaya untuk meningkatkan popularitas dan kesukaan (terhadap) Mbak Puan di level nasional," kata Khoirul, dalam rilis survei calon presiden (capres) yang dilakukan secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Khoirul mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, Puan berada di posisi keenam dalam survei tingkat popularitas tokoh capres.

Tingkat popularitas Puan berada di angka 60,8 persen. Posisinya masih berada di bawah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ridwan Kamil.

Sementara, tingkat likeability terhadap Puan sebesar 36 persen atau berada pada posisi 10.

"Tentu ini menjadi evaluasi yang baik bagi Mbak Puan Maharani," ucap Khoirul.

Kemudian, jika pilpres digelar hari ini, elektabilitas Puan berada di bawah 1 persen. Puan dipilih oleh 0,6 persen responden.

Tingkat elektabilitas Puan berada di bawah sejumlah tokoh, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Tri Rismaharini, Gatot Nurmantyo, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, serta Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Kendati demikian, dalam survei mengenai pasangan capres, Puan memiliki torehan positif dengan menempati posisi kedua setelah pasangan Anies-AHY.

Dalam rilis survei, Puan dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) simulasi.

Pasangan Prabowo-Puan memiliki elektabilitas 14,65 persen. Sementara, posisi pertama yaitu Anies-AHY, meraih elektabilitas 20,25 persen.

Atas temuan tersebut, Khoirul berpandangan bahwa pasangan Prabowo-Puan akan memiliki angka yang tinggi jika pasangan itu mampu mengandalkan kekuatan dukungan partai politik besar.

Puan merupakan Ketua DPP PDI-P, sedangkan Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Kedua partai itu juga dinilai memiliki elektabilitas yang tinggi.

Oleh karena itu, menurutnya, jika mengandalkan kekuatan basis partai politik, maka angka persentase pasangan Prabowo-Puan akan terangkat lebih tinggi.

"Kalau kita lihat dari kekuatan partai politik, maka Pak Prabowo dan Mbak Puan memiliki basis mesin politik yang lebih riil dan lebih kuat. Oleh karena itu ini menjadi satu dilema. Kalau misalkan kekuatan partai politik dan mesin politik menentukan, maka angka ini berpotensi ter-boosting lebih tinggi," jelasnya.

Baca juga: Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Adapun survei nasional Indostrategic menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 2.400 responden di 34 provinsi.

Survei ini digelar pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan pendekatan face to face interview sesuai protokol kesehatan. Margin of error dari survei ini 2 persen.

Sebagai informasi, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com