Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Kompas.com - 03/08/2021, 17:22 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. DOK. dpr.go.id (Eno/Man)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam menyoroti banyaknya baliho Ketua DPR sekaligus politisi PDI-P Puan Maharani di sejumlah daerah belakangan ini.

Menurut dia, pemasangan baliho putri dari Megawati Soekarnoputri itu sebagai upaya meningkatkan popularitas di level nasional.

"Kita bisa melihat sekarang, di setiap jalan itu poster atau baliho dari Mbak Puan. Saya pikir itu juga bagian dari upaya untuk meningkatkan popularitas dan kesukaan (terhadap) Mbak Puan di level nasional," kata Khoirul, dalam rilis survei calon presiden (capres) yang dilakukan secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Khoirul mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, Puan berada di posisi keenam dalam survei tingkat popularitas tokoh capres.

Tingkat popularitas Puan berada di angka 60,8 persen. Posisinya masih berada di bawah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ridwan Kamil.

Sementara, tingkat likeability terhadap Puan sebesar 36 persen atau berada pada posisi 10.

"Tentu ini menjadi evaluasi yang baik bagi Mbak Puan Maharani," ucap Khoirul.

Kemudian, jika pilpres digelar hari ini, elektabilitas Puan berada di bawah 1 persen. Puan dipilih oleh 0,6 persen responden.

Tingkat elektabilitas Puan berada di bawah sejumlah tokoh, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Tri Rismaharini, Gatot Nurmantyo, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, serta Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Kendati demikian, dalam survei mengenai pasangan capres, Puan memiliki torehan positif dengan menempati posisi kedua setelah pasangan Anies-AHY.

Dalam rilis survei, Puan dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) simulasi.

Pasangan Prabowo-Puan memiliki elektabilitas 14,65 persen. Sementara, posisi pertama yaitu Anies-AHY, meraih elektabilitas 20,25 persen.

Atas temuan tersebut, Khoirul berpandangan bahwa pasangan Prabowo-Puan akan memiliki angka yang tinggi jika pasangan itu mampu mengandalkan kekuatan dukungan partai politik besar.

Puan merupakan Ketua DPP PDI-P, sedangkan Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Kedua partai itu juga dinilai memiliki elektabilitas yang tinggi.

Oleh karena itu, menurutnya, jika mengandalkan kekuatan basis partai politik, maka angka persentase pasangan Prabowo-Puan akan terangkat lebih tinggi.

"Kalau kita lihat dari kekuatan partai politik, maka Pak Prabowo dan Mbak Puan memiliki basis mesin politik yang lebih riil dan lebih kuat. Oleh karena itu ini menjadi satu dilema. Kalau misalkan kekuatan partai politik dan mesin politik menentukan, maka angka ini berpotensi ter-boosting lebih tinggi," jelasnya.

Baca juga: Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Adapun survei nasional Indostrategic menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 2.400 responden di 34 provinsi.

Survei ini digelar pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan pendekatan face to face interview sesuai protokol kesehatan. Margin of error dari survei ini 2 persen.

Sebagai informasi, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.