Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang dilakukan Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik.

"Secara general, berkaitan dengan konteks lembaga negara, TNI masih nomor satu dengan basis kepercayaan yang cukup tinggi yaitu di angka 84,9 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, Selasa (3/8/2021).

Umam mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan berada di peringkat dua dengan angka 79,8 persen, disusul oleh pemerintah daerah (76,3 persen), serta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka yang sama, yakni 73,4 persen.

Meski Polri dan KPK memperoleh angka kepercayaan publik yang sama, ada 20 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Polri dan 6,6 persen lainnya menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Sementara itu, ada 18 persen responden yang menyatakan tidak percaya terhadap KPK dan 8,7 persen lainnya menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Dengan demikian, Indostrategic menempatkan Polri di posisi keempat. 

"Yang dulu-dulu KPK sering menduduki puncak tertinggi keperayaan publik tetapi sekarang berada di urutan kelima dengan angka 73,4 persen," ujar Umam.

Baca juga: KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Di bawah KPK, terdapat KPU dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 69,6 persen, Mahkamah Agung (68,5 persen), Mahkamah Konstitusi (67,83 persen), Kejaksaaan (65,8 persen).

Kemudian, DPRD/DPD (63,8 persen), DPR (60,3 persen), dan partai politik (58,3 persen).

Survei ini dilaksanakan pada 23 Mariet-1 Juni 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

Metode penarikan sampel dilakukan melalui multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat margin of error 2 persen.

Baca juga: Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Adapun Indostrategic belum tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) karena masih menunggu proses akta notaris di Kementerian Hukum dan HAM.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah akta notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Umam mengatakan, pendanaan survei ini berasal dari klien Indostrategic.

Khoirul Umam menjelaskan, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.